Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bamsoet : Pemerintah Harus Perhatikan Penuntasan Kasus HAM

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berjalan bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo (ketiga kiri) setibanya di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Presiden Joko Widodo akan mengikuti sidang tahunan dan menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan para anggota DPR./ANTARA FOTO-Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berjalan bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo (ketiga kiri) setibanya di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Presiden Joko Widodo akan mengikuti sidang tahunan dan menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan para anggota DPR./ANTARA FOTO-Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA—Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut politisi Golkar itu, Komnas HAM telah menyatakan bahwa belum ada kemajuan yang signifikan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Selain itu terdapat aduan kasus pelanggaran HAM tanpa tindak lanjut yang jelas dan pengawasan yang ketat.

“Demikian juga dengan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat. Tidak ada satupun perkara pelanggaran HAM berat yang dituntaskan dalam masa pemerintahan 2014-2019,” kata mantan Ketua Komisi III DPR itu saat menyampaikan kinerja DPR.

Sedangkan di bidang pengawasan, kinerja DPR berjalan cukup maksimal, ujarnya. Hal itu ditunjukkan dengan sikap responsif DPR terhadap hasil temuan Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk oleh Alat Kelengkapan Dewan, Tim Pemantau, maupun Tim Pengawas DPR.

“Hal ini merupakan wujud prinsip checks and balances, yaitu dengan memberikan masukan bagi Pemerintah dalam menjalankan tugasnya,” paparnya saat membacakan Pidato Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2019).

Rapat Paripurna ini turut dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta Menteri Kabinet Kerja dan Pimpinan Lembaga Negara non-Kementerian.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Akhirul Anwar
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper