Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah diharapkan lebih mempertimbangkan perhitungan teknis atau teknokratis ketimbang politis dalam memutuskan lokasi ibu kota baru pengganti Jakarta.
Harapan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, yang berasal dari Kalimantan Timur (Kaltim). Menurutnya, jika ditilik secara teknokratis, maka provinsi asalnya menjadi lokasi paling sesuai untuk menjadi ibu kota baru.
"Namun, tentu saja terkait lokasi ini selain pertimbangan teknokratis tentu ada pertimbangan politis. Namun, kami dari Kalimantan Timur berharap pertimbangan politis tidak mengalahkan [pertimbangan teknokratis] karena dalam pemindahan ibu kota, banyak sekali konsekuensi yang terkait dengan, bukan saja penganggaran dan pendanaan yang tepat, tapi juga kesesuaian lahan," papar Hetifah kepada Bisnis di Kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2019).
Saat ini, ada tiga calon lokasi ibu kota baru yang sedang dikaji pemerintah, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kaltim.
Presiden Joko Widodo juga sudah meminta restu kepada DPR dan DPD RI agar menyetujui rencana pemindahan ibu kota dalam Sidang Paripurna DPR dan DPD RI pada Jumat (16/8) pagi.
Usai Jokowi menyampaikan permohonannya, Senator asal Kaltim Muhammad Idris memimpin doa dan menyinggung soal pemindahan ibu kota. Dia berharap kepada Tuhan agar pemimpin dan pejabat tinggi negara segera memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim.
Baca Juga
"Maka mohon ya Rabb bulatkan tekad para pemimpin kami, para pejabat kami, lembaga tinggi negara, para alim ulama, para cendikiawan, para cerdik pandai, masyarakat, khususnya untuk memindahkan di Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur," ucap Idris.
Menurut Hetifah, doa Idris muncul karena dia memiliki harapan besar agar provinsi asalnya menjadi lokasi ibu kota baru. Namun, dia menyerahkan segala keputusan terkait kebijakan ini kepada Presiden Jokowi.
"Tapi, keputusan tetap saja kami serahkan kepada pertimbangan teknis dan politis. Tapi, saya berharap pertimbangan akibat sisi teknokratis inilah yang lebih diperhitungkan daripada politis karena sangat bahaya kalau pertimbangan politis, misal seseorang lakukan lobi agar ada di suatu tempat padahal secara geografis, sosial, dan infrastruktur tidak lebih bagus," tuturnya.
