Pemindahan Ibu Kota, Pencarian 'The Big Durian' Baru?

Rencana pemindahan ibu kota makin dimatangkan. Jakarta dinilai tak lagi layak menyandang status tersebut.
Lalu Rahadian
Lalu Rahadian - Bisnis.com 26 Juli 2019  |  09:07 WIB
Pemindahan Ibu Kota, Pencarian 'The Big Durian' Baru?
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi sejumlah pejabat terkait melihat peta kawasan salah satu lokasi calon ibu kota negara saat peninjauan di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019). - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA -- Mungkin ketika Pemerintah Hindia Belanda menjadikan Batavia sebagai pusat pemerintahan mereka saat Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota Indonesia setelah Kemerdekaan, tak ada yang membayangkan kota itu akan menjadi seperti sekarang.

Jakarta tak hanya menjadi ibu kota tempat pusat pemerintahan berada, tapi juga semacam Tanah Harapan bagi orang-orang di daerah yang ingin mencari penghidupan lebih layak.

Namun, sama seperti julukannya di kalangan para ekspatriat, yaitu The Big Durian, makin besar perkembangan kota Jakarta maka makin tercium pula "bau"nya. Mulai dari kemacetan akibat masih terbatasnya transportasi publik yang aman dan nyaman, ketersediaan air tanah yang makin berkurang karena terus menerus diserap gedung-gedung tinggi dan pemukiman, hingga berbagai masalah sosial yang bermuara dari kesenjangan ekonomi.

Berbagai kondisi itulah yang membuat DKI Jakarta dianggap tak lagi layak menjadi ibu kota. Menurut kajian Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas), setidaknya ada enam alasan mengapa ibu kota harus dipindahkan dari DKI Jakarta dan bahkan Pulau Jawa.

Warga berjalan melintasi banjir di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta, Senin (5/2/2018). Banjir yang mencapai 2 meter dan merendam ratusan rumah warga tersebut akibat luapan air dari Sungai Ciliwung./ANTARA FOTO-Galih Pradipta

Pertama, saat ini, 57 persen masyarakat Indonesia hidup di Pulau Jawa. Konsentrasi penduduk di Pulau Jawa sangat timpang dibanding persebaran warga di daerah lain.

Kedua, kontribusi ekonomi dari Pulau Jawa terhadap PDB nasional begitu tinggi meninggalkan daerah lain. Ketimpangan ini mau tak mau dikikis karena kontribusi pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa lebih dari 58 persen pada 2018.

Ketiga, Pulau Jawa sudah parah dalam hal krisis ketersediaan air, terutama di DKI Jakarta dan Jawa Timur.

“Bahkan, Gubernur DKI sudah siap-siap menyiapkan kantong-kantong air bagi warga,” ujar Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bidang Pengembangan Regional Rudy S. Prawiradinata di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat (19/7/2019).

Keempat, besarnya jumlah konversi lahan produktif, hutan, atau pertanian di Jawa menjadi bangunan. Kelima, arus urbanisasi dan konsentrasi penduduk di kota-kota Pulau Jawa serta kawasan DKI Jakarta begitu besar.

Dalam catatan Bappenas, jumlah penduduk di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur telah mencapai 32.775.966 jiwa.

“Dari 10 kota terbesar di Indonesia, 5 ada di Jabodetabek. Kemudian, diperkirakan urbanisasi mencapai 70 persen pada 2045, masyarakat akan tinggal di kota. Ini prediksi global,” lanjutnya.

Terakhir, faktor rentannya DKI Jakarta terhadap bahaya banjir, penurunan tanah, buruknya kualitas air sungai, kemacetan tinggi, serta pengelolaan transportasi yang buruk menjadi sebab mengapa ibu kota harus segera dipindah.

Gedung bertingkat tersamar kabut polusi udara di Jakarta, Senin (8/7/2019). Berdasarkan data \"Air Quality Index\" pada Senin (8/7/2019) tingkat polusi udara di Jakarta berada pada angka 154 yang menunjukkan bahwa kualitas udara di Ibu Kota termasuk kategori tidak sehat./ANTARA FOTO-M Risyal Hidayat 

Persyaratan Ibu Kota Baru
Saat ini, ada tiga provinsi yang menjadi calon wilayah tempat ibu kota baru berada. Ketiganya berada di Pulau Kalimantan, yakni Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Kalimantan Timur (Kalsel).

Penetapan dan pengumuman lokasi ibu kota baru nanti akan langsung diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rencananya, penetapan dilakukan tahun ini.

Rudy mengungkapkan lembaganya bersama sejumlah pihak sudah membuat estimasi luas lahan serta biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan.

Berdasarkan perhitungan mereka, luas lahan yang diperlukan adalah 30.000-40.000 hektare (ha). Puluhan ribu ha lahan diperlukan untuk menampung warga yang beraktivitas di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif; polisi dan TNI; serta anggota keluarga para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat negara.

Dari segi biaya, pemindahan ibu kota ditaksir menelan anggaran Rp466,06 triliun. Biaya tersebut rencananya diambil dari APBN dengan porsi Rp74,4 triliun, skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp265,23 triliun, dan kerja sama pemanfaatan dengan swasta yang senilai Rp127,38 triliun.

Pemerintah merencanakan penyusunan masterplan pembangunan dimulai pada 2020. Sementara itu, pembangunan ibu kota baru beserta penyusunan Detail Engineering Design (DED) direncanakan mulai 2021.

Dalam rancangan zonasi dan tahapan pembangunan Bappenas, nantinya kawasan inti pusat pemerintahan akan menempati 2.000 ha lahan. Pembangunan di kawasan ini akan dilakukan paling awal dan diprediksi berlangsung pada 2022-2024.

Setelah itu, ada wilayah Ibu Kota Negara (IKN) yang diperkirakan menggunakan lahan 40.000 ha. Pembangunannya direncanakan berlangsung pada 2025-2029.

Pembangunan selanjutnya dilakukan terhadap wilayah perluasan IKN I dan II yang akan ditempati taman nasional, kebun binatang, kluster pemukiman non ASN, serta Metropolitan yang rencananya dibangun pada periode 2030-2045.

Rudy menerangkan semua provinsi calon lokasi ibu kota baru memiliki kelemahan dan kekurangannya sendiri-sendiri.

“Tetapi, kekurangan akan diminimalisir sedemikian mungkin. Presiden akan putuskan yang paling pas dari hatinya,” tuturnya.

Bappenas mengaku telah memiliki catatan kekurangan dan kelebihan masing-masing provinsi bakal lokasi ibu kota baru.

Kelemahan di Kalteng berada di isu pembakaran lahan gambut, banjir, adanya sejarah konflik horizontal, serta jauhnya jarak calon lokasi ibu kota dengan pelabuhan yang mencapai sekitar 219 kilometer (km). Kelebihan provinsi itu yakni memiliki teritori yang besar, punya sumber air tawar melimpah, serta berada di posisi yang strategis untuk pertahanan dan keamanan ibu kota baru.

Kendaraan memadati Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (10/1/2019)./ANTARA FOTO-Aprillio Akbar

Untuk Kalsel, seperti dikutip dari laman resmi Bappenas, kelemahan yang terungkap adalah jauhnya jarak calon lokasi ibu kota dengan bandara dan pelabuhan, yang masing-masing harus ditempuh selama 6,5 jam dan 7 jam perjalanan. Selain itu, sebagian besar lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan dan harus membebaskan lahan masyarakat, serta kualitas air dan daya dukung air tanah yang rendah.

Kelebihannya, Kalsel berada di tengah Indonesia. Provinsi ini berada dalam cakupan pelayanan jalan nasional, aman dari banjir, dan secara historis tidak pernah terjadi konflik sosial.

Sementara itu, kelemahan Kaltim adalah lokasi calon ibu kotanya dekat dengan bekas Daerah Aliran Sungai (DAS) dan ketersediaan sumber daya air tanah yang minim.

Namun, daerah ini unggul dalam hal keamanan lokasi dari kebakaran hutan, dekat dengan jalan tol Balikpapan-Samarinda, jarak menuju pelabuhan dan bandara tidak jauh, serta ada ketersediaan infrastruktur jaringan energi dan air bersih.

“Nanti bergantung bagaimana masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda) menyiapkan itu [wilayahnya]. Ini kan bukan hanya kerja pemerintah pusat. Kami juga enggak menyiapkan ini sendiri. Dari 2017, sama teman-teman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sudah intensif diskusi. Sampai lokasinya [calon ibu kota] ada di mana, Bapak Gubernur yang berikan masukan,” jelas Rudy.

Foto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7/2019). Daerah yang menjadi bakal calon Ibu Kota Negara itu telah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Mei lalu saat mengecek kelaikan lokasi terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara./ANTARA FOTO-Hafidz Mubarak A

Konflik dan Kultur
Pemindahan ibu kota tentu akan membawa perubahan bagi masyarakat di daerah asal dan tujuan. Apalagi, dalam rencananya langkah ini juga akan diikuti dengan pindahnya 870.000-1,5 juta orang yang terdampak langsung kebijakan itu.

Pengamat Politik dan Dekan FISIP Universitas Palangka Raya Kumpiady Widen menyatakan perubahan sosial pasti terjadi seandainya ibu kota dipindahkan. Tetapi, dia menjamin ancaman konflik horizontal dalam skala besar tidak akan terjadi, khususnya jika ibu kota pindah ke Kalteng.

“Di Kalteng, hanya terjadi konflik pada 2001, konflik antar etnis antara Dayak dan Madura. Setelah itu, saya jamin tidak akan terjadi lagi konflik di Kalteng,” sebut Kumpiady.

Dia mengklaim masyarakat asli Kalimantan, yakni suku Dayak, terbuka dengan rencana pemindahan ibu kota. Mereka disebut tidak akan menolak maupun berkonflik dengan para pendatang nanti.

Secara kualitas, masyarakat Dayak juga diklaim sudah siap menyambut ibu kota di Kalimantan lantaran banyak dari anggota suku tersebut yang telah menempuh pendidikan minimal SMA. Kumpiady yakin mereka dapat mudah beradaptasi seandainya ibu kota nanti dipindahkan.

Tetapi, pendapat lain disampaikan pengamat ekonomi dari Universitas Palangka Raya, Fitria Husnatarina. Dia menyebut masyarakat akan butuh waktu untuk bisa hidup di ibu kota baru yang dibangun dengan konsep smart and green city.

Green country energy, forestry city kan muncul bukan hanya dari mapping satu aktivitas tapi dari perubahan kultur. Misalnya, di pasar kita buat konsep green market, tapi masyarakat masih buang pisang kulitnya sembarangan, ya enggak akan bisa bangun [konsep] itu,” ucap Fitria.

Seniman Kalimantan Tengah membawakan Tari Nepah Hajat pada pagelaran di Pesta Kesenian Bali 2019 di Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar, Bali, Kamis (11/7/2019). Seniman Kalimantan tengah menampilkan lima tarian khas suku Dayak untuk mempromosikan seni budaya dan pariwisata di Bali./ANTARA FOTO-Nyoman Budhiana

Dia meyakini bagian tersulit dari pemindahan ibu kota nanti adalah mempersiapkan masyarakat di daerah tujuan agar berperilaku sesuai konsep yang dimiliki pemerintah. Proses internalisasi dan kulturalisasi dipandang akan menjadi bagian tersulit.

Pemerintah juga mesti siap menjawab tantangan terkait pola pikir masyarakat di Kalimantan, khususnya Kalteng, ihwal pekerjaan ideal. Pasalnya, hingga kini, mayoritas masyarakat di Kalteng disebut masih menganggap Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai tujuan utama dalam bekerja.

“Kami melihat urgensi membentuk pola pikir masyarakat agar menciptakan bisnis kreatif, inkubasi bisnis itu penting. Harus dibangun infrastruktur dan human resources di situ,” tambah Fitria.

Kajian atas berbagai isu dan dampak yang mungkin muncul dari pemindahan ibu kota memang seharusnya tak melulu soal ekonomi. Masalah budaya dan sosial sudah barang tentu harus mendapat porsi yang besar karena "rasa" terkadang lebih berbahaya dibanding "materi".

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
fokus, Ibu Kota Dipindah

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top