Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR Bambang Soesatyo melempar wacana agar pemilihan Presiden kembali menjadi kewenangan MPR. Dia berdalih sistem pemilihan presiden yang berlaku saat ini menghabiskan biaya besar.
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo melihat, wacana itu terkesan dipaksakan karena dari berbagai riset dan survei, mayoritas publik tetap menginginkan pemilihan langsung. Selain lebih demokratis, juga lebih transparan.
“Apakah itu kehendak masyarakat atau bukan? Mayoritas responden dalam berbagai survei justru banyak menginginkan pemilihan langsung,” kata Karyono, Selasa (13/8/2019).
Argumentasi Bamsoet yang menyebut bahwa pemilihan langsung menimbulkan sentimen SARA, menurut Karyono, tak bisa dijadikan dalih. Pasalnya, ada instrumen hukum lain yang bisa menangani. Tinggal dipertegas saja jika ada perilaku SARA yang merusak, maka aparat hukum bisa bertindak. Adapun soal biaya besar, masih banyak celah lain untuk efisiensi.
“Kemudian soal politik uang, SARA, apa dasarnya juga. Kalau ada kendala di Undang-undangnya, tinggal dipertegas saja dari sisi hukumannya,” katanya.
Dia menyarankan, para politisi tidak asal bicara tanpa data fakta. Akan lebih baik, lanjutnya, usul itu berdasar kajian, ada ukuran jelas, lebih efisien mana pemilihan langsung atau kembali ke MPR. Per;u juga dilihat dari ekonominya, sosialnya, budayanya.
“Itu penting didahulukan ketimbang membuat kegaduhan. Jadi tidak bisa sembarangan. Bila itu semua kajian sudah, baru bisa disampaikan,” tegasnya.
Menurutnya, jangan sampai pernyataan pemilihan presiden oleh MPR justru kontra produktif dan hanya membuat gaduh dan menuai polemik tak produktif. Sebaiknya politisi justru mengikuti apa yang diinginkan publik. Tak kalah penting, katanya, usulan semacam itu perlu ada evaluasi jelas. Baik dari stekaholder, DPR, tokoh politik, akademisi, lembaga survei.
Analis politik Jerry Sumampouw juga mempertanyakan wacana Bamsoet karena terlalu buru-buru dan tidak ada urgensinya. Ia curiga, ada motif politik lain untuk menaikkan posisi tawar. “Wajar kalau kemudian orang [mendyga] ada kepentingan politik,” katanya.
Karena itu, ia melihat usul itu tak relevan dengan semangat publik yang ingin transparan dalam demokrasi. Pasalnya, jika benar diterapkan, sebuah kemunduran politik jika hak pemilihan langsung masuarakat hilang kemudian dialihkan ke MPR yang rentan penyimpangan, seperti pernah terjadi di era Orde Baru.
