Kashmir Bergejolak, Otoritas India Tahan 300 Politisi dan Tokoh Masyarakat

Pada Senin (5/8/2019), Pemerintah India mencabut status khusus yang dimiliki negara bagian Kashmir.
Annisa Margrit
Annisa Margrit - Bisnis.com 08 Agustus 2019  |  16:58 WIB
Kashmir Bergejolak, Otoritas India Tahan 300 Politisi dan Tokoh Masyarakat
Aparat keamanan India berjaga di dekat kawat berduri yang dijadikan blokade jalan setelah Pemerintah India mencabut status khusus atas Kashmir di Srinagar, India, Rabu (7/8/2019). - Reuters/Danish Ismail

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas keamanan India menahan setidaknya 300 politisi dan anggota kelompok separatis di tengah protes atas pencabutan status khusus untuk negara bagian Kashmir.

Polisi India menyebutkan 300 pemimpin politik, yang sebagian besar mengampanyekan pemisahan Kashmir dari India, telah ditahan. Dua tokoh lokal dari National Conference, partai besar di kawasan tersebut, juga menyampaikan bahwa setidaknya 100 politisi--termasuk mantan menteri negara bagian dan anggota DPRD setempat--sudah ditahan.

Adapun harian Mail Today, seperti dilansir oleh Reuters pada Kamis (8/8/2019), melaporkan bahwa jumlah politisi yang ditahan mencapai 400 orang. Mereka ditahan di rumah masing-masing maupun di penginapan.

Ribuan polisi paramiliter telah diturunkan ke Srinagar, kota terbesar di Kashmir. Sekolah-sekolah ditutup dan jalanan serta berbagai kawasan di Kashmir diblokade.

Meski demikian, unjuk rasa tetap terjadi. Tercatat setidaknya ada 30 lokasi di Srinagar yang dilempari batu pada Selasa (6/8) malam, yang menyebabkan paling sedikit 13 orang dilarikan ke rumah sakit karena terluka.

"Ada banyak kemarahan di masyarakat," ujar seorang polisi, yang tidak disebutkan namanya.

Pada Senin (5/8), Pemerintah India mencabut status khusus yang telah disematkan ke Kashmir selama tujuh dekade. Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi beralasan kebijakan ini dilakukan untuk mendorong pembauran Kashmir dengan wilayah lainnya di India dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

Status khusus yang dinikmati Kashmir membuat negara bagian yang didominasi warga Muslim itu bisa membuat hukumnya sendiri dan bahkan memiliki bendera sendiri. Hanya beberapa bidang yang aturannya mengacu ke regulasi pemerintah pusat, di antaranya terkait keamanan.

Pemerintah India sudah mematikan jaringan handphone dan internet serta melarang warga berkumpul di Srinagar. Kebijakan ini tak hanya menuai reaksi keras dari sebagian masyarakat India, termasuk aktivis dan pengamat politik, tapi juga dari negara tetangga seperti Pakistan dan China.

Kashmir terletak di bagian paling utara India. Wilayah yang berbatasan langsung dengan Pakistan serta China itu merupakan daerah rawan konflik.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
india

Sumber : Reuters

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top