Kabar24.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pemberantasan korupsi di Indonesia berada dalam kondisi dilema karena adanya perbedaan persepsi antara penegak hukum dengan target pembangunan negara.
"Kalau Komisi Pemberantasan Korupsi ukuran keberhasilannya makin banyak orang ditangkap, [padahal seharusnya] ukuran kita yang dimaksud pemberantasan korupsi yang [berjalan] baik itu makin kurang orang yang ditangkap [karena] artinya makin sedikit orang yang korup [karena keberhasilan pencegahan]," kata Jusuf Kalla dalam perayaan ulang tahun ke-24 Indef di Jakarta, Rabu (7/8/2019).
Dilema ini timbul dikarenakan pada era sebelum KPK, sulit menjalankan ekonomi negara karena korupsi terjadi di semua sendi negara.
Langkah penegakan hukum membuat banyak pejabat yang korupsi berakhir di penjara. Bahkan penegak hukum telah menangkap mulai dari tingkat menteri, gubernur hingga bupati dan walikota.
"[Sekarang] timbul ketakutan pejabat mengambil keputusan, akibatnya, maka tidak ada keputusan, tidak ada keputusan, maka lambat jalannya [birokrasi], akibat lambat jalannya, terjadilah masalah pelambatan pertumbuhan ekonomi," katanya.
Meski mengalami dilema, Wapres Kalla menegaskan pemberantasan korupsi merupakan langkah penting.
Akan tetapi saat yang sama dibutuhkan pemikiran memberantas korupsi namun tidak menimbulkan ketakutan pada birokrasi dalam mengambil keputusan. Pasalnya akibat ketakutan birokrasi ini, triliunan rupiah anggaran tidak terserap
"Pilihan kita tentu memberants korupsi tapi tanpa ketakutan, bagaimana caranya? saya juga tidak tahu. [Tugas anggota Indef dan pemikir independen untuk mengusulkan solusinya]," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
