Gelombang Protes Tak Berhenti, Pemerintah China Peringatkan Dalang Unjuk Rasa Hong Kong

Bisnis.com, JAKARTA -- China akhirnya buka suara terkait serangkaian aksi protes yang mendera Hong Kong selama beberapa bulan terakhir. Para "kriminal" yang berunjuk rasa dengan kekerasan diancam diseret ke meja hijau.
 
Badan Urusan Hong Kong dan Makau (Hong Kong and Macau Affairs Office) memperingatkan para pengunjuk rasa untuk tidak salah mengartikan sikap China selama beberapa bulan terakhir ini di tengah gelombang protes yang terus terjadi, sebagai suatu kelemahan. 
 
Dalam konferensi pers di Hong Kong, Selasa (6/8/2019), perwakilan Badan Urusan Hong Kong dan Makau Yang Guang dan Xu Luying mengatakan unjuk rasa yang terjadi dimotori oleh sekelompok kecil orang-orang radikal yang senang dengan kekerasan dan mengelabui warga lain yang baik hati untuk ikut serta dalam aksi mereka.
 
"Kami ingin memberikan peringatan kepada seluruh kriminal: jangan salah mengartikan situasi dan upaya kami menahan diri sebagai suatu kelemahan," demikian disampaikan keduanya dalam konferensi pers tersebut, seperti dilansir Reuters.
 
Mereka melanjutkan gerakan anti China berada di balik unjuk rasa ini, yang kemudian mendorong para pemrotes untuk terus melancarkan aksinya. Kelompok itu pun dijamin bakal mendapat hukuman atas aktivitasnya.
 
"Kami ingin membuatnya jelas bagi kelompok kecil ini dan dalang di balik mereka: siapapun yang bermain api akan lenyap dimakan olehnya," tambah perwakilan Badan Urusan Hong Kong dan Makau. 
 
Kota pelabuhan itu sudah didera unjuk rasa sejak akhir Maret 2019, yang dipicu oleh rencana pemerintah setempat memberlakukan RUU Ekstradisi--yang memungkinkan para kriminal dibawa ke China daratan untuk kemudian disidang di sana. Hal itu dianggap merusak otonomi peradilan Hong Kong dan melukai demokrasi kota tersebut.
 
Namun, skala protes yang terjadi terus membesar dan memasuki fase yang lebih luas pada sepekan terakhir. Pekan lalu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan guru ikut serta berunjuk rasa. Pada Senin (5/8), para pemrotes mengganggu layanan transportasi publik dan memblokir jalan-jalan utama sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap pemerintah setempat.
 
Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam menolak tuntutan mundur yang disampaikan para pengunjuk rasa. 
 
Sejak diserahkan oleh Inggris ke China pada 1997, Hong Kong menganut "One Country, Two Systems". Meskipun menikmati kebebasan yang relatif lebih luas dibandingkan warga China daratan, tapi kota ini tetap tunduk ke sistem yang dibuat Beijing.