Bisnis.com, BOGOR -- Baiq Nuril, terpidana pelanggaran UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), berpesan supaya para perempuan yang menghadapi kasus pelecehan seksual seperti dirinya tidak takut atas persoalan yang dihadapi.
Dia juga berharap daerah-daerah di Indonesia memiliki ruang bagi korban seperti dirinya.
"Kalau bisa, seandainya ada ruang tempat korban seperti saya untuk melapor, mungkin untuk diberikan semacam pendampingan, mungkin seharusnya ada ya di setiap daerah," kata Baiq Nuril seusai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/8/2019).
Baiq Nuril diundang menemui Presiden Jokowi usai dirinya menerima amnesti terkait kasus yang dihadapinya pada Senin (29/7/2019).
Dalam pertemuan hari ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyerahkan salinan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Amnesti kepada Baiq Nuril, disaksikan oleh Presiden dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Baiq Nuril juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Negara atas pemberian amnesti kepada dirinya. Baiq Nuril mengaku bangga terhadap Presiden Jokowi yang bersedia menerima dirinya di Istana Bogor.
Baca Juga
Seperti diketahui, Baiq Nuril mengajukan amnesti melalui Kantor Staf Presiden, setelah mengantongi rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Kemudian, rapat internal Komisi III DPR RI yang dihadiri 10 fraksi secara aklamasi menyetujui pertimbangan pemberian amnesti terhadap Baiq Nuril yang disampaikan Presiden.
Sebagai gambaran, kasus Baiq Nuril yang ramai menarik perhatian publik Indonesia ini bermula saat dia berinisiatif merekam percakapan telepon dengan atasannya, seorang kepala sekolah bernama Muslim, yang isinya bersifat asusila atau pelecehan seksual pada Agustus 2014.
Ponsel tersebut sempat rusak lalu diperbaiki oleh kakak iparnya. Tidak lama kemudian, rekaman audio itu menyebar secara luas. Oleh atasannya itu, Baiq Nuril dilaporkan ke polisi karena dianggap telah mendistribusikan rekaman perbincangan tersebut.
Dalam persidangan putusan pada 26 Juli 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram memutuskan dia tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan. Kalah di persidangan, Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung (MA).
Pada September 2018, MA memutus Baiq Nuril bersalah. Pada Juli 2019, MA menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Baiq Nuril. Dengan demikian, dia terancam dipenjara dan dikenai sanksi denda sebesar Rp500 juta karena dianggap melanggar Pasar 27 ayat 1 UU ITE.
Setelah itu, mantan pegawai honorer di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu memohon amnesti kepada Presiden Jokowi. Berkat desakan publik, Jokowi kemudian memberikan amnesti itu.
