Kabar24.com, JAKARTA — Pertemuan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang berlangsung pada Sabtu (13/7/2019) yang dilakukan sembar naik moda transportasi mass rapid transit (MRT), disebut bukan pertemuan terakhir.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa kedua tokoh itu sepakat untuk melakukan pertemuan lanjutan khususnya guna menyamakan persepsi dalam membangun bangsa dan menghilangkan sekat.
“Pertemuan akan ada karena memang beliau berdua sepakat untuk secara frekuensi untuk bertemu, menyamakan persepsi dan kemudian juga menghilangkan sekat. Karena bagaimana pun sebenarnya yang banyak yang tampil di ruang publik itu tidak mengerti apa-apa begitu. Tetapi suaranya lebih kencang, lebih keras, dan publik juga meng-entertaint mereka, tapi ya tidak apa-apa inilah demokrasi,” ujar Pramono dikutip dari keterangan resmi di situs Sekretariat Kabinet, Selasa (23/7/2019).
Pramono menjelaskan bahwa pertemuan kedua tokoh bangsa itu memberikan dampak luar biasa, khususnya untuk mendinginkan suasana politik setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Dalam pertemuan itu, kata Pramono tidak ada pembicaraan terkait dengan deal politik atau soal bagi-bagi kekuasaan.
Justru, Pramono ingin pemerintahan ke depan harus tetap ada yang memberikan masukan dan kritik.
“Harus ada yang mengontrol, karena pemerintah itu harus ada yang mengontrol enggak bisa kemudian semuanya [bergabung dalam koalisi],” katanya.
Hanya saja, dia mengakui di Indonesia tradisi politik sebagai oposisi memang belum mengakar kuat.
“Harus diakui juga bahwa demokrasi kita, politik kita itu kebanyakan masih ingin ikut yang menang,” ungkapnya.
Menurutnya, dalam demokrasi berbeda pendapat adalah hal lumrah. Hal itu harus dipahami sebagai bentuk pendewasaan politik.
“Sekarang ini harusnya dipahami bahwa demokrasi kita itu memberikan kesempatan, ruang yang luas bagi siapapun dan kemudian berdemokrasi, berbeda pendapat, jangan dendam, jangan hoaks, jangan marah-marah, jangan mau menangnya sendiri, karena ya itulah pilihan-pilihan yang ada.”
