Bisnis.com, JAKARTA – Sampai saat ini Partai Keadilan Sejahtera belum menentukan sikap, apakah akan berada di dalam atau luar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Sikap resmi disampaikan setelah majelis syura.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amaliah mengatakan bahwa majelis syura dilakukan pada akhir tahun ini.
“Kalau diliat petanya bagaimana, ya sudah kelihatan kan. Yang jelas kita memberikan kritik yang konstruktif buat pembangunan Indonesia,” kata Ledia di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Ledia menjelaskan konsistensi PKS menjadi oposisi terlihat pada periode ini yang terus memberikan kritik membangun. Ini juga perlu ada pada periode kedua pemerintahan Jokowi meski belum ada partai menyatakan sikap menjadi oposisi.
“Bukan soal angka [berapa banyak partai oposisi] . Tapi harus ada fungsi check and balances dalam pemerintahan. Harus ada itu,” jelasnya.
Sementara itu beberapa partai pengusung Jokowi-Amin secara terang-terangan menyatakan pemerintah perlu ada penyeimbang guna memantau kinerja pemerintah. Oleh karena tidak perlu mengajak partai lain ke dalam koalisi.
Lagipula, jumlah partai koalisi di parlemen sudah mencapai 60 persen. Ini cukup untuk mengamankan legislatif. Koalisi yang gemuk juga tidak terlalu bagus.
