Bisnis.com, JAKARTA – Kekuatan lobi diperkirakan mendominasi dalam proses seleksi anggota dan pimpinan Badan Pengawas Keuangan (BPK) ketimbang kompetensi yang dimiliki para calon pejabat publik tersebut.
Demikian kesimpulan diskusi bertema “BPK dalam Pusaran Kepentingan Politik dan Profesionalisme” di Gedung DPR di Jakarta pada Jumat (12/7/2019).
Turut jadi nara sumber pada acara itu, Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Tarkosunaryo, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, Anggota Komite IV DPD Siska Marleni, dan Anggota Komisi XI DPR Johnny G. Plate.
Menurut Uchok Sky Khadafi, adu kekuatan lobi dalam setiap pemilihan pejabat publik bukanlah hal aneh di DPR. Namun, bukan berarti lobi yang dimaksud adalah suap kepada tim seleksi untuk mendapatkan jabatan tersebut.
Lobi itu, ujarnya, bisa saja dari kekuatan lembaganya seperti DPR dan DPD. Tapi lobi itu bisa juga oleh partai politk yang menaunginya. Karena itu Uchok yakin setidaknya akan ada tiga orang dari 10 politisi yang mengikuti seleksi akan lolos dalam fit and proper test natinya di Komisi XI DPR.
“Kenapa bisa terjadi seperti ini, karena memang saya lihat alat uji dari Tim Seleksi kelihatannya memang bukan untuk menguji kemampuan atau mencari anggota BPK sesuai dengan kemampuan,” ujarnya.
Baca Juga
Oleh karena itu, Uchok mempertanyakan mau dibawa ke mana BPK nantinya kalau kekuatan lobi politik lebih menonjol ketimbang profesionalisme.
“Memang kelihatannya kekuatannya itu adalah bukan ke kapasitas, tetapi adalah di lobi. Siapa yang kuat lobi itu yang akan akan masuk jadi pimpinan BPK,” ujar Uchok dalam diskusi itu.
Dia menegaskan kalau hanya mengandalkan lobi untuk mencari pimpinan BPK maka BPK tidak bisa diandalkan sebagai lembaga antikorupsi.
Sementara itu, Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Tarkosunaryo menyayangkan mereka yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang auditing, yaitu pemilik sebutan Certified Public Accountant (CPA) yang sudah berpengalaman sebagai auditor, malah tidak lolos di seleksi awal.
Padahal, ujarnya, para pemilik CPA itu selama ini telah menjadi bagian dari tim pemeriksa di BPK. “Untuk itu, kami memberikan beberapa masukan terkait proses seleksi penerimaan anggota BPK ini,” ujarnya.
Menurutnya, audit mandatory yang dilakukan oleh BPK adalah audit atas laporan keuangan. Setiap tahun BPK harus melakukan audit atas 542 laporan keuangan pemerintah daerah.
Selain itu, ada 86 laporan keuangan kementerian/lembaga ditambah satu laporan keuangan pemerintah pusat.
“Bicara soal audit laporan keuangan, asosiasi profesi yang membidangi auditor laporan keuangan adalah IAPI, sehingga keterwakilan seorang auditor yang memegang sertifikasi CPA menjadi salah satu simbol komitmen bagi para pimpinan BPK dalam menerapkan profesionalisme dan menjamin kualitas pemeriksaan,” ujarnya.
Dia menambahkan sejak 2009, dua orang pemegang CPA menjadi bagian dari kepemimpinan di BPK. Mereka adalah Sapto Amal Damandari dan Moermahadi Soerja Djanegara yang kini memimpin BPK.
“Dengan berakhirnya masa tugas Pak Moermahadi pada Oktober 2019, praktis tidak satu pun pemegang CPA dalam kepemimpinan di BPK,” tuturnya.
