Bisnis.com, JAKARTA – Penyanyi Hong Kong Denise Ho bersuara lantang di depan Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia bahwa China telah mengingkari komitmen yang dibuat ketika mengambil alih Hong Kong pada tahun 1997.
Dalam pidatonya kepada PBB di Jenewa pada Senin (8/7/2019), bintang pop yang populer dengan sebutan HOCC itu menuding pemerintah China berupaya menghalangi demokrasi.
“Deklarasi Wina menjamin demokrasi dan hak asasi manusia. Namun di Hong Kong, hal tersebut tengah menghadapi serangan serius,” tutur Ho dalam pidatonya, seperti dilansir dari CNN.
Selama berpidato, Ho menerima dua kali interupsi oleh delegasi China dengan mengemukakan mosi prosedural. Pertama, China menuduh Ho melanggar konstitusi PBB dengan merujuk Hong Kong sebagai negara alih-alih bagian dari China dan meminta agar Ho menggunakan kata-kata yang sesuai dengan aturan PBB.
“[Pengaturan] 'Satu Negara, Dua Sistem' mendekati akhir riwayatnya,” ucap Ho, merujuk pada sistem di mana Hong Kong telah diperintah selama 22 tahun.
Diplomat China pun menggunakan mosi kedua untuk menuduh Ho telah tanpa dasar menyerang pengaturan "satu negara, dua sistem" yang berlaku di Hong Kong.
“Kemarahan warga Hong Kong ini terjadi setelah janji-janji belaka selama bertahun-tahun. Sejak serah terima itu [1997], kami melihat otonomi kami perlahan terkikis,” ungkap Ho, dikutip dari Reuters.
“Diskualifikasi enam anggota parlemen, penculikan penjual buku, dan aktivis yang dipenjara adalah bukti dari cengkeraman pengetatan China. Hak pilih universal belum ada. Dengan seorang Chief Executive Officer yang ditunjuk dan dikendalikan oleh Beijing, China menghalangi demokrasi kami dengan segala cara,” tambahnya, merujuk pada pemimpin Hong Kong Carrie Lam.
Ho mengakhiri pidatonya dengan meminta PBB untuk mengadakan sidang mendesak guna melindungi rakyat Hong Kong dan mengeluarkan China dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Selama sebulan terakhir, masyarakat Hong Kong menggelar protes besar-besaran melawan RUU kontroversial yang menurut para kritikus akan menempatkan aktivis politik dan pebisnis berisiko terekstradisi ke China.
Pemerintah Hong Kong mengatakan RUU itu hanya menutup celah untuk memungkinkan tersangka penjahat diekstradisi ke wilayah-wilayah di mana Hong Kong tidak memiliki kesepakatan ekstradisi resmi, termasuk Taiwan, Makau, dan China.
Setelah protes yang menggoyang pasar finansial Hong Kong, pemimpin Hong Kong Carrie Lam memutuskan menangguhkan RUU tersebut.
Meski Lam tidak memberikan waktu untuk dimulainya kembali perdebatan tentang RUU tersebut, ia mengindikasikan bahwa proses itu kecil kemungkinan akan dilalui tahun ini.
Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet bulan lalu mendesak pihak otoritas di Hong Kong untuk terlebih dulu melakukan konsultasi sebelum mengesahkan atau mengubah RUU tersebut, ataupun RUU lainnya.
