MPR : Rekonsiliasi Bisa Melalui Pembebasan Tersangka Makar

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) MPR Syaifullah Tamliha mengatakan bahwa pemerintah sebaiknya membebaskan mereka yang dituding berbuat makar menjelang putusan sengketa Piplres 2019.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 28 Juni 2019  |  19:19 WIB
MPR : Rekonsiliasi Bisa Melalui Pembebasan Tersangka Makar
Diskusi bertajuk Pemantapan Persatuan Bangsa Pasca Kontestasi Politik 2019 bersama Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Purwanto (tengah), Anggota MPR dari PDIP Masinton Pasaribu (kiri) dan Ketua Fraksi PPP MPR Syaifullah Tamliha (kanan), Jumat (28/6)./JIBI - Bisnis/John Andi Oktaveri

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) MPR Syaifullah Tamliha mengatakan bahwa pemerintah sebaiknya membebaskan mereka yang dituding berbuat makar menjelang putusan sengketa Piplres 2019.

Menurutnya, pembebasan atas sejumlah purnawirawan TNI dan Polri itu akan turut membantu rekonsiliasi nasional setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang memenangkan Capres Jokowi-Ma’ruf Amin kemarin.

Dia menilai, mengingat usia mereka yang dituding tersebut sudah tua, maka tidak ada salahnya diberi penghormatan sehingga masyarakat pendukung di tingkat akar rumput juga ikut rekonsiliasi.

“Rekonsiliasi nasional bisa dilakukan dengan membebaskan mereka dari tuduhan makar,” ujarnya dalam diskusi bertajuk “Pemantapan Persatuan Bangsa Pasca Kontestasi Politik 2019” bersama Juru bicara Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Purwanto dan anggota MPR dari PDIP Masinton Pasaribu, Jumat (28/6).

Hanya saja Tamliha tidak memerinci siapa saja tersangka makar yang diusulkannya untuk dibebaskan tersebut.

Sementara itu, Masinton Pasaribu menilai rekonsiliasi bukan berarti partai pendukung Capres Prabowo-Sandiaga Uno bergabung dengan pemerintah.
Menurutnya, dalam sistem demokrasi kekuatan oposisi sangatlah penting.

Poros oposisi dibutuhkan untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap roda sebuah pemerintah, ujarnya. 

“Keberadaan kelompok oposisi di lembaga legislatif akan menghindarkan munculnya anggapan bahwa DPR hanya berfungsi sebagai tukang stempel. Karena itu, kekuatan oposisi di DPR sangat penting dan dibutuhkan,” ujarnya.

Masinton juga mengatakan, selesainya sidang sengketa hasil pemilu MK menjadi akhir dari perjalanan panjang pemilu 2019.

Kini, menurut dia, semua pihak harus menurunkan suhu politik dan merajut kembali persatuan, akibat adanya polarisasi selama berlangsungnya kontestasi pemilu.

“Tugas pemenang adalah merangkul, menjalin kembali polarisasi yang sempat terjadi selama ini. Para elit harus bisa menjadi penenang bagi masyarakat sekaligus penyejuk. agar perselisihan dan pengelompokan yang sempat terjadi tidak memanas," kata Masinton.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
mpr, ppp, Makar

Editor : Akhirul Anwar

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top