Prabowo Ajak Pimpinan Partai Bahas Koalisi Jumat Siang

Mahkamah Konstitusi menolak seluruhnya gugatan Prabowo-Sandi terkait perselisihan hasil pemilihan umum presiden. Prabowo akan mengumpulkan pimpinan partai membahas arah koalisi.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 28 Juni 2019  |  00:21 WIB
Prabowo Ajak Pimpinan Partai Bahas Koalisi Jumat Siang
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap meninggalkan lokasi konferensi pers seusai memberikan keterangan terkait putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di kediaman Prabowo, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019). - ANTARA/Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi menolak seluruhnya gugatan Prabowo-Sandi terkait perselisihan hasil pemilihan umum presiden. Prabowo akan mengumpulkan pimpinan partai membahas arah koalisi.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan bahwa pertemuan tersebut rencananya berlangsung pada Jumat (28/6/2019) siang di kediaman Prabowo.

“Tentu Prabowo tidak pernah memutuskan semuanya sendiri. Minta pertimbangan partai politik untuk menentukan langkah selanjutnya apa,” katanya di Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Dahnil menjelaskan bahwa langkah ini untuk meneruskan perjuangan Prabowo-Sandi sejak memutuskan menjadi peserta pemilihan presiden, yaitu demi Indonesia yang adil dan makmur.

“Dan akan kami pastikan peram-peran misalnya swasembada aman, listrik tidak naik, gaji-gaji guru honorer bisa layak, kemudian nelayan bisa sejahtera. Dalam bingkau itu partai koalisi Prabowo-Sandi dan parpol akan bicara,” jelasnya. 

Sebelumnya, Wakil Ketua BPN, Priyo Budi Santoso menjelaskan bahwa ada partai koalisi yang ingin tetap koalisi terus terjalin, adapula yang ingin memisahkan diri. 

Pada dasarnya BPN tidak mau gabung dalam koalisi yang dibangun lawan politiknya, yaitu Jokowi-Amin karena sudah terlalu gemuk. Jika demikian, demokrasi sulit terbangun karena tidak ada pengawas pemerintah.

“Meskipun hak masing-masing partai politik dipersilakan [pisah dari BPN] tapi juga hak masing-masing untuk bersama-sama dalam suka dan duka. Ada beberapa teman yang bermazhab itu. Ya itu pendapat pragmatis politis yang tidak bisa disalahkan. Tapi dari segi etika dan tata krama saya sendiri tidak sarankan,” ucap Priyo.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Sidang MK, Pilpres 2019

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top