Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah merampungkan aturan emisi karbon baru untuk pembangkit listrik AS, Rabu (19/6/2019) waktu setempat.
Aturan itu disebut dapat mengurangi polusi tanpa merusak industri batu bara. Di sisi lain, aturan itu juga menggantikan versi Presiden Barack Obama yang lebih keras melawan perubahan iklim.
Langkah tersebut merupakan dorongan bagi perusahaan-perusahaan batu bara, yang menghadapi persaingan ketat dari penyuplai gas alam, matahari, dan energi angin.
Namun, para pakar lingkungan dan parlemen Demokrat berang dengan aturan itu, karena dinilai secara siginfikan terlalu lemah mengurangi emisi. Selain itu juga dianggap membahayakan masyarakat.
Badan Perlindungan Lingkungan (Environmental Protection Agency) menyatakan, aturan yang disebut Energi Bersih Terjangkau (Affordable Clean Energy/ACE) memberi negara bagian waktu 3 tahun untuk merancang rencana mereka sendiri terkait pengurangan emisi. Terutama, mendorong pembangkit listrik tenaga batu bara meningkatkan efisiensinya.
“Aturan ACE kami akan memberikan insentif pada teknologi baru yang akan memastikan pabrik batu bara akan menjadi bagian dari masa depan yang lebih bersih,” kata Administrator EPA Andrew Wheeler seperti dikutip dari Reuters, Kamis (20/6/2019).
Baca Juga
ACE menetapkan sejumlah panduan kepada negara-negara bagian untuk mengembangkan standar kinerja bagi pembangkit listrik. Hal itu untuk meningkatkan jumlah daya yang dihasilkan relatif bersih dari batu bara.
Aturan itu kontras dengan Clean Power Plan Obama yang bertujuan memangkas emisi karbon pembangkit listrik, dengan mendorong sejumlah utilitas untuk menurunkan penggunaan batu bara. Menggantikannya dengan dengan bahan bakar yang lebih bersih seperti gas alam, matahari dan angin.
Peraturan Obama itu tidak pernah diberlakukan karena tuntutan hukum oleh negara-negara yang dikuasai oleh partai Republik. Alhasil ditinggal oleh Mahkamah Agung pada 2016.
Presiden Donald Trump telah berjanji pada awal masa kepresidenannya untuk menghapus Clean Power Plan-nya Obama. Hal itu sebagai bagian dari upaya pemerintahannya menghidupkan kembali industri batu bara yang sedang sakit.
Sementara itu, para aktivis lingkungan, Demokrat, dan beberapa jaksa agung negara menjuluki peraturan itu sebagai Rencana Daya Kotor (Dirty Power Plan). Mereka mengatakan, hal itu akan membuat pabrik batu bara bertahan lebih lama, serta kemungkinan bakal menyebabkan peningkatan dalam emisi karbon beberapa dekade mendatang.
Michael Brune, Kepala Grup Lingkungan AS Sierra Club mengatakan, aturan ini ilegal dan serangan tidak bermoral terhadap udara bersih, energi bersih, dan kesehatan masyarakat. “Hal itu menunjukkan betapa tidak berperasaan pemerintahan Trump ketika datang untuk memenuhu tuntutan sekutu pencemar,” katanya.
Senator Demokrat AS Tom Carper mengatakan, rencana EPA didasarkan pada reinterpretasi melenceng dari Clean Air Act yang memungkinkan negara untuk memutuskan apakah akan mengatur atau tidak salah satu sumber emisi karbon terbesar di AS.
"Pada saat orang-orang Amerika mendesak kita untuk mengambil tindakan iklim yang berarti dan mengurangi jejak karbon, Dirty Power Plan adalah kegagalan visi dan kepemimpinan," katanya.
Joe Goffman, direktur eksekutif Program Hukum Lingkungan & Energi di Harvard mengatakan, peraturan baru itu dapat memungkinkan beberapa pembangkit listrik tenaga batu bara menghindari pensiun, dengan membuat perbaikan perangkat keras dan perubahan operasional.
Dalam sebuah survei Reuters Oktober tahun lalu, dari 44 utilitas yang telah mengumumkan rencana untuk menutup unit batu bara di tahun-tahun mendatang.
Permintaan batu bara domestik AS telah merosot dalam beberapa tahun terakhir, karena utilitas-utilitas batu bara memasuki memasuki masa pensiun karena sudah tua. Selain itu juga karena peralihan ke pasokan gas yang lebih murah, bersama dengan sumber-sumber energi yang lebih bersih seperti matahari dan angin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
