Bisnis.com, JAKARTA — Pertemuan penting antara dua kontestan Pilpres 2019, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, tampaknya butuh momentum lewat perantara suatu acara tertentu.
Seperti diketahui, hingga sidang sengketa Pilpres 2019 berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK), Jokowi dan Prabowo masih belum juga bertemu untuk mencairkan suasana politik Tanah Air.
Padahal, sebelumnya gembar-gembor wacana pertemuan keduanya akan digelar selepas hari-H pencoblosan, setelah pengumuman resmi KPU, atau ketika momen lebaran, santer terdengar. Tapi nyatanya tak terwujud juga.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin berpendapat, pertemuan terbuka antara tokoh-tokoh politik memang biasanya terjadi dengan membonceng suatu acara tertentu.
"Pertemuan Prabowo dengan Jokowi bisa terjadi karena ada momentum, bisa juga tidak ada. Tapi agar 'smooth' secara politik, pertemuan biasanya ketika ada momentum tertentu," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (18/6/2019).
Buktinya, apabila menilik Pilpres 2014, pertemuan pertama antara Jokowi dan Prabowo memang terjadi cukup lama sejak Hari-H pemungutan suara pada Juli 2014. Yaitu, tiga bulan setelahnya, di Kartanegara, tepat pada haru ulang tahun Prabowo pada 17 Oktober 2014.
Baca Juga
Barulah selepas itu, kondisi politik mencair, hingga pertemuan-pertemuan berikutnya pun mudah terwujud. Di antaranya ketika Prabowo menghadiri pelantikan Jokowi dan ketika keduanya bertemu di Istana Negara.
Oleh sebab itu, menurut Ujang, skema rekonsiliasi yang sama dimungkinkan kembali terjadi pada tahun politik kali ini. Sebuah acara besar yang akan dihadiri keduanya, akan sangat menolong pertemuan dalam rangka rekonsiliasi. Tetapi, penyelesaian sidang sengketa pemilu agaknya masih menjadi ganjalan tersendiri.
"Saat ini belum ada momentum yang tepat. Mungkin pascasidang MK nanti akan ada momentum terbaik untuk keduanya bertemu," harap pria yang juga Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini.
Sebelumnya, menanggapi rencana pertemuan Jokowi-Prabowo, politisi PPP sekaligus Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Arsul Sani mengaku bahwa proses rekonsiliasi sebenarnya masih berjalan di antara politisi kedua kubu.
"Jadi jangan dikira kemudian katakanlah, antara tim hukum paslon 02 dengan paslon 01 berbantah-bantahan [di sidang MK] kemudian tidak ada komunikasi sama sekali antara mereka yang ada di TKN dan yang di BPN. Masih ada komunikasi," ujarnya kepada Bisnis ketika ditemui di Posko Cemara TKN Jokowi-Ma'ruf, Senin (17/6/2019).
"Apalagi banyak yang di TKN dan BPN itu sama-sama berkantor di senayan. Ya, pasti ketemu. Saya hari ini saja sudah bertemu pak Dasco [Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad] dengan yang lain-lain. Jadi memang komunikasi kita tidak terputus," tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pihaknya belum bisa memberi komentar terkait upaya rekonsiliasi, sebab masih fokus pada sidang sengketa pemilu di MK.
"Kalau soal isu pascapilpres, ini kita lihat sidang MK dulu. Semuanya sudah kita serahkan ke pak Bambang Widjojanto dan pak Denny Indrayana," ujarnya kepada Bisnis.
