Bisnis.com, JAKARTA -- Wacana pendirian lembaga pemasyarakatan (lapas) di pulau-pulau terpencil kembali mencuat setelah narapidana kasus korupsi e-KTP Setya Novanto ketahuan bepergian ke toko bangunan di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada Jumat (14/6/2019).
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengatakan pemerintah masih memiliki rencana pendirian lapas di pulau terpencil. Hal ini diyakini bisa mencegah tahanan bepergian tanpa izin.
"Kita banyak pulau. Kalau di pulau kan enggak bisa cuti, ngelayap. Masa mau berenang? Kan enggak bisa," ujarnya di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (17/6).
Wacana pembuatan lapas di pulau terpencil pernah diungkap Wiranto pada tahun lalu. Saat itu, dia bahkan menyebut ada tiga lapas yang akan dibangun di pulau berbeda.
Lapas tersebut rencananya diperuntukkan bagi narapidana kasus korupsi, narkotika, dan terorisme. Pembuatan lapas baru juga dipercaya bisa mencegah terjadinya penyelundupan narkotika dan barang-barang dari dan ke dalam lapas oleh tahanan.
"Lapas [saat ini mayoritas] sangat dekat dengan aktivitas publik. Makanya kayak sekarang ini, banyak [napi] yang bolos, keluar, lalu ada transaksi narkotika lempar-lemparan lewat tembok saja bisa," papar Wiranto.
Baca Juga
Oleh karena itu, lokasi mayoritas lapas saat ini, dinilai tidak ideal lantaran berada di dekat wilayah padat penduduk atau kota. Keberadaan lapas di tengah kota terjadi lantaran penjara yang digunakan saat ini kebanyakan adalah warisan dari pemerintahan kolonial Belanda.
Saat dibangun dulu, sambungnya, lapas-lapas tersebut memang berada di pinggir kota. Tetapi, saat ini, lapas itu sudah berada di tengah kota lantaran perkembangan wilayah yang terjadi seiring berjalannya waktu.
"Jadi bahan pemikiran kita, bagaimana kita lakukan perubahan-perubahan, dinamika, sehingga bisa menetralisir berbagai kekurangan [dalam lapas]," tambah Wiranto.
