Bisnis.com, JAKARTA – Pemilihan umum (pemilu) serentak 2019 bakal memasuki proses sidang sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK), baik itu peserta pemilihan legislatif dan presiden melayangkan gugatan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan bahwa bersyukur dan mengapresiasi mereka yang menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa, selisih, dan perbedaan hasil pemilu.
“Kita berharap para kontestan pemilu konsisten pada pilihan ini dan akhirnya menerima keputusan apapun saat pembacaan putusan di Mahkamah Konstitusi,” kata Wiranto di Gedung Menko Polhukam, Jakarta, Senin (10/6/2019).
Wiranto menjelaskan bahwa ketika peserta pemilu menerima dan menghormati setiap hasil di MK, maka tidak akan memperpanjang masalah. Ini karena MK adalah jalur terakhir perselisihan hasil pemilu.
“Maka stabilitas keamanan negara juga terjaga,” jelasnya.
Fokus pemerintah dalam menjaga stabilitas politik ini setelah sebelumnya kegiatan lebaran berjalan aman dan lancar. Ada beberapa kesimpulan didapat.
“Yang paling gampang korban kecelakaan turun. Tahun lalu ada 1.491 kecelakaan. Sedangkan tahun ini menyusut menjadi 529 jiwa,” katanya membuka rapat, Senin (10/6/2019).
Sementara itu, korban jiwa pada tahun 2018 ada 331 menyusut setengahnya menjadi 132. Meski turun, pemerintah tettap berduka masih ada korban jiwa.
Wiranto menjelaskan bahwa pelaksanaan Salat juga aman tidak ada gangguan. Tidak ada laporan teror atau semacamnya di berbagai daerah.
“Hanya memang terjadi perselisihan antarsuku di Buton sehingga menelan 1 orang korban. Dan banjir bandang di Kabupaten Konawe. Sekarang sedang diatasi dan BPNB turun tangan atasi banjir bandang,” jelas Wiranto.
