Bisnis.com, JAKARTA – Secara hitung-hitungan politis, sulit rasanya untuk bisa mengalahkan Calon Presiden Joko Widodo pada pemilu 2019. Selain petahana, dia didukung mayoritas partai politik.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa dibanding pada pemilu 2014 yang hanya didukung 37 persen partai di parlemen, kini Jokowi memiliki kekuatan 65 persen.
“Jadi partai yang dulu lawan Pak Jokowi sebagian pindah mendukungnya seperti PPP dan Golkar,” katanya di Jakarta, Rabu (29/5/2019).
Dari sisi ekonomi, Burhan menjelaskan bahwa kinerja Jokowi juga baik. Dibanding masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang rata-rata inflasi 5,3 persen, Jokowi bisa menekan di bawah 3 persen dalam 3 tahun terakhir.
“Pertumbuhan meski tidak bisa mencapai 7 persen tapi geliatnya naik. Jadi secara umum ekonomi going on the track,” jelasnya.
Akan tetapi berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum, suara yang didapat Jokowi 55,50 persen. Lalu apa yang membuat tidak bisa di atas 60 persen seperti SBY? Burhan menjelaskan bahwa ini karena Jokowi tidak bisa menghindari populisme politik identitas.
Baca Juga
Masyarakat percaya bahwa Jokowi tidak pro ustaz karena narasi politik kriminalisasi ulama. Belum lagi isu PKI
“Populisme agama sudah ada dari 2014. Barang ini menjadi mini template. Indikatornya adalah tabloid Obor Rakyat yang sebagian isinya diisi pentingnya identitas,” jelasnya.
Politik identitas yang mengarah pada agama ini terlihat dari hasil exit poll yang dilakukan indikator.
Burhan mengatakan bahwa sebanyak 49 persen pemilih muslim memberikan suaranya untuk pasangan Jokowi-Amin. Sementara Prabowo-Sandi 51 persen.
Di sisi lain 88 persen warga Indonesia adalah muslim. Ini membuktikan politik identitas dan tuduhan kepada Jokowi berpengaruh kepada masyarakat.
“Meski ada margin of eror, tapi tetap bisa ambil kesimpulan pemilih muslim jauh lebih banyak ke Pak Prabowo,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
