Bisnis.com, JAKARTA – Pada suatu sore di Helsinki, ibu kota Finlandia, sekelompok siswa berkumpul dalam kelas mengenai subjek yang jauh dari kebanyakan kurikulum sekolah-sekolah pada umumnya.
Berdiri di depan kelas di Espoo Adult Education Center, Jussi Toivanen memberikan presentasi dengan slide PowerPoint.
Dalam slide berjudul "Sudahkah Anda terkena pasukan troll Rusia?" terdapat daftar metode yang digunakan untuk menipu pembaca di media sosial, termasuk manipulasi gambar dan video, kebenaran sebagian, intimidasi, dan profil palsu.
Pada slide lain, Toivanen menampilkan diagram halaman profil Twitter, yang menjelaskan cara mengidentifikasi bot: mencari foto, menilai volume posting per hari, memeriksa terjemahan yang tidak konsisten, serta menilai kelengkapan informasi pribadi.
Kelas ini diakhiri oleh penjelasan istilah “deepfake” yang populer, yang merupakan video atau audio yang dimanipulasi secara realistis, mengenai Barack Obama, guna menyoroti tantangan perang informasi di masa depan.
Ini merupakan bagian dari inisiatif anti berita alsu yang diluncurkan oleh pemerintah Finlandia pada 2014, berselang 2 tahun sebelum Rusia ikut campur dalam pemilihan presiden AS, yang bertujuan memberikan edukasi bagi penduduk, mahasiswa, jurnalis dan politisi bagaimana cara melawan informasi palsu yang dirancang untuk menabur perpecahan.
Inisiatif ini hanyalah satu lapisan dari pendekatan lintas sektor yang diambil negara untuk mempersiapkan warga dengan segala usia untuk menghadapi lanskap digital yang kompleks saat ini. Finlandia sangat menyadari apa yang dipertaruhkan jika tidak menyiapkan hal ini.
Finlandia menghadapi kampanye propaganda yang didukung Rusia sejak mendeklarasikan kemerdekaan 101 tahun lalu. Pada tahun 2014, setelah Moskwa mengambil alih Krimea dan mendukung pemberontak di Ukraina Timur, medan perang telah bergeser menjadi perang informasi online.
Toivanen, yang menjabat sebagai kepala spesialis komunikasi untuk kantor perdana menteri Finlandia, mengatakan sulit untuk menentukan dengan tepat jumlah disinformasi yang menargetkan negara dalam beberapa tahun terakhir, tetapi sebagian besar disinformasi tersebut bermain pada isu-isu seperti imigrasi, Uni Eropa, atau apakah Finlandia harus menjadi anggota penuh NATO.
Ketika jumlah berita palsu meningkat pada 2015, Presiden Sauli Niinisto meminta setiap orang Finlandia untuk bertanggung jawab atas perang melawan informasi palsu.
Setahun kemudian, Finlandia mendatangkan pakar dari Amerika Serikat (AS) untuk memberi nasihat kepada pejabat tentang cara mengenali berita palsu, memahami mengapa berita itu menyebar, dan mengembangkan strategi untuk melawannya. Sistem pendidikan juga direformasi untuk menekankan pemikiran kritis.
Meskipun sulit untuk mengukur hasilnya secara real-time, pendekatan tersebut tampaknya berhasil. Saat ini negara-negara lain melihat Finlandia sebagai percontohan untuk memenangi perang melawan informasi palsu.
"Ini bukan hanya masalah pemerintah, seluruh masyarakat telah menjadi sasaran. Kami melakukan bagian kami, tetapi tugas setiap orang adalah untuk melindungi demokrasi Finlandia. Garis pertahanan pertama adalah guru taman kanak-kanak," kata Toivanen, seperti dikutip CNN.
Menyortir Fakta dari Fiksi
Di Helsinki French-Finnish School, lembaga pendidikan dasar dan menengah yang dikelola pemerintah, etos memisahkan fakta dan fiksi dianggap sebagai persoalan serius.
Valentina Uitto, guru ilmu sosial, mengajak sekelompok siswa kelas 10 dalam perdebatan tentang apa masalah utama yang akan terjadi dalam pemilihan Uni Eropa mendatang. Brexit, imigrasi, keamanan, dan ekonomi disebutkan dengan banyak siswa yang mengajukan pertanyaan sebelum mereka diminta untuk memilih tema untuk dianalisis.
"Mereka telah mengumpulkan apa yang mereka pikir tahu tentang pemilihan Uni Eropa ... sekarang mari kita lihat apakah mereka dapat memilah fakta dari fiksi," kata Uitto.
Para siswa terpecah menjadi kelompok-kelompok, mengambil laptop dan ponsel untuk menyelidiki topik pilihan mereka. Hal ini bertujuan menginspirasi mereka menjadi detektif digital.
Kelas ini menjadi perwujudan dari kurikulum berpikir kritis Finlandia, yang direvisi pada tahun 2016 untuk memprioritaskan keterampilan yang siswa butuhkan untuk menemukan jenis disinformasi yang telah mengaburkan kampanye pemilihan baru-baru ini di AS dan di seluruh Eropa.
Sekolah baru-baru ini bermitra dengan agen pemeriksa fakta Finlandia, Faktabaari (FactBar), untuk mengembangkan alat literasi digital bagi siswa sekolah dasar hingga menengah yang belajar mengenai pemilihan Uni Eropa.
Alat literasi ini berguna untuk memeriksa klaim yang ditemukan di video YouTube dan pos media sosial, membandingkan bias media dalam berbagai artikel "clickbait" yang berbeda, menyelidiki bagaimana disinformasi memangsa emosi pembaca, dan bahkan membuat para siswa mencoba sendiri menulis cerita berita palsu versi mereka.
“Apa yang kami ingin siswa kami lakukan adalah ... sebelum mereka menyukai sebuah postingan atau membagikannya di media sosial, akan berpikir dua kali: siapa yang telah menulis ini? Diterbitkan di mana? Apakah ada informasi yang sama dari sumber lain?” ungkap Kari Kivinen, Direktur Helsinki French-Finnish School kepada CNN.
Dia mengingatkan bahwa ini adalah tindakan penyeimbangan yang berusaha memastikan skeptisisme menimbulkan sinisme pada siswa.
"Sangat menjengkelkan karena harus memeriksa semuanya, tidak dapat mempercayai apa pun atau siapa pun di internet," kata Tatu Tukiainen, salah satu siswa di kelas Uitto. "Saya pikir kita harus mencoba menghentikannya."
