Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Minta KPK Jangan Buru-buru Tangkap PNS

Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengajari terlebih dahulu sebelum akhirnya menangkap pegawai negeri sipil (PNS).
Duwi Setiya Ariyanti | 14 Mei 2019 11:06 WIB
Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi bersama istri menunjukkan kertas suara di hadapan wartawan. Rabu (17/4/2019).Bisnis - Duwi

Bisnis.com, MEDAN - Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Edy Rahmayadi  menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengajari terlebih dahulu sebelum akhirnya menangkap pegawai negeri sipil (PNS). 

Menurut Edy, PNS di Sumatra Utara masih memerlukan bimbingan dan dukungan agar bisa menjalankan pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, dia menyebut KPK perlu memberikan pendampingan selain pengawasan dan penindakan bila terjadi korupsi. 

Hal itu, disampaikan Edy saat memberikan sambutan di acara rapat koordinasj pencegahan korupsi terintegrasi yang dihadiri Ketua KPK Agus Rahardjo.

"Ajari kami, awasi kami jangan buru-buru tangkap kami," ujarnya, Selasa (14/5/2019).

Sebagai gambaran, berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara, data hingga 12 September 2018, terdapat 2.259 PNS di daerah yang terjerat kasus korupsi.

Berdasarkan daerah, Sumatra Utara berada di urutan pertama dengan 298 PNS yang terjerat korupsi. Kemudian, Jawa Barat di urutan kedua dengan 193 PNS tersangkut kasus korupsi dan Riau 190 PNS yang terlibat korupsi.

Edy menilai selama mendapat pendampingan KPK, pihaknya telah menerapkan sistem untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sebagai contoh, penerapan platform digital untuk penganggaran dan penarikan retribusi di e-samsat. Di sisi lain, penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) realisasinya mencapai 100 persen dengan 942 laporan. 

Edy mengakui terdapat beberapa hal yang masih menjadi perhatian yakni proses pengadaan barang dan jasa pemerintah hingga perizinan usaha.

"Di samping itu masih mendapat hal yang menjadi perhatian seperti pengadaan barang dan jasa," katanya. 

 

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
KPK, sumut, OTT KPK, edy rahmayadi

Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup