Kader PSI Caleg DPRD DKI Siap Disadap KPK

Delapan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang berhasil merebut kursi anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024 mengunjungi Kantor KPK, Selasa (14/5/2019).
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com 14 Mei 2019  |  20:59 WIB
Kader PSI Caleg DPRD DKI Siap Disadap KPK
Gedung KPK - Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA — Delapan kader Partai Solidaritas Indonesia yang berhasil merebut kursi anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024 mengunjungi Kantor KPK, Selasa (14/5/2019).

Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar menyatakan kader PSI yang dipastikan terpilih harus jauh-jauh hari menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebelum pelantikan.

“Kami masih menunggu satu dapil lagi, tapi penyerahan LHKPN ini sudah kami rencanakan dari minggu lalu. Yang sudah terpilih jalan dulu saja. Kami pastikan seluruh anggota DPRD dari PSI mematuhi persyaratan LHKPN jauh sebelum pelantikan,” ungkap Michael dalam keterangan resminya.

PSI melihat masih banyak pejabat yang ditegur KPK karena lalai melaporkan LHKPN. Sebab itulah, Michael menyatakan bahwa ke depannya PSI mewajibkan anggota DPRD untuk secara berkala melaporkan LHKPN dan siap sewaktu-waktu harta kekayaannya diaudit.

“Godaan korupsi itu sangat besar. Tugas partai adalah memastikan semua anggota dewan tidak keluar dari koridor akuntabilitas dan profesionalisme," ujar Michael.

"Saya dan segenap pengurus PSI berkomitmen untuk mengawal dan mendampingi. Saya juga minta para anggota terpilih untuk saling mengingatkan dan menjaga agar tidak ada yang tersandung. Pemberantasan korupsi hanya bisa dilakukan bersama-sama,” tambahnya.

Selain menyampaikan LHKPN, para kader PSI juga mengajukan permohonan audiensi dengan pimpinan KPK untuk meminta masukan terkait penyusunan kode etik yang dapat menjadi pegangan para anggota terpilih untuk memahami apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak sebagai pejabat publik.

Para anggota terpilih juga telah menandatangani surat pernyataan bersedia disadap oleh KPK. Anggota DPRD PSI wajib melampirkan nomor telepon aktif, akun surat elektronik (email), dan akun media sosial mereka, dan wajib memberitahu partai jika ada perubahan dari medium komunikasi yang mereka gunakan.

Bagi PSI, transparansi dan akuntabilitas merupakan satu faktor penilaian penting dalam mengevaluasi anggota dewan. Mirip seperti yang dilakukan KPK ke jajarannya.

“Kami lihat kode etik yang dimiliki KPK sangat ketat. Bahkan, seorang pegawai KPK punya tanggung jawab untuk mengawasi rekan-rekannya dan melaporkan ke Pengawasan Internal kalau ada yang patut dicurigai. Mekanisme pengawasan internal seperti ini kami akan terapkan di Fraksi PSI di Jakarta,” jelas Michael.

Delapan di antara kader-kader PSI yang dipastikan terpilih tersebut, enam orang berusia di bawah 35 tahun. Lima anggota berlatar belakang pendidikan dan profesi hukum, mulai dari yang termuda berusia 22 tahun dan baru menyelesaikan S1 hukum hingga seorang dekan fakultas hukum.

“Dari profile anggota DPRD terpilih, PSI yakin akan membawa nuansa baru dan cara kerja yang lebih profesional dan akuntabel ke Kebon Sirih. Kami mantapkan lagi para anggota agar setelah dilantik dapat langsung bekerja maksimal untuk masyarakat,” tutup Michael.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
KPK

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top