Dewan Militer Sudan Siap Gelar Pemilu Lebih Awal

Pemilu lebih awal akan dilaksanakan 6 bulan dari jadwal seharusnya mereka tidak mencapai kesepakatan dengan pihak oposisi terkait dengan struktur dan badan-badan pemerintahan sementara.
John Andhi Oktaveri | 08 Mei 2019 06:59 WIB
Pengunjuk rasa memegang bendera Sudan dan melantunkan slogan-slogan dalam protes terhadap pengumuman militer yang menyatakan bahwa Presiden Omar Al Bashir bakal digantikan oleh pejabat militer, di luar Kementerian Pertahanan di Khartoum, Sudan, Kamis (11/4/2019). - Reuters/Stringer

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Militer Transisi yang berkuasa di Sudan mengatakan bahwa pihaknya memiliki opsi untuk menyerukan dilaksanakannya pemilihan umum lebih cepat. 

Menurut Dewan tersebut pemilu lebih awal akan dilaksanakan 6 bulan dari jadwal seharusnya mereka tidak mencapai kesepakatan dengan pihak oposisi terkait dengan struktur dan badan-badan pemerintahan sementara.

Sebagaimana dikutip Reuters, Dewan tersebut juga menyatakan bahwa mantan kepala intelijen Salah Gosh sedang dalam tahanan rumah. Lebih dari empat anggota Dewan telah mengundurkan diri.

Sebelumnya ratusan ribu pemrotes bergabung dalam aksi duduk di luar Kementerian Pertahanan Sudan untuk menekan dewan militer yang berkuasa menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil.

Kerumunan besar itu menjawab seruan dari aliansi aktivis dan kelompok oposisi untuk bergabung dalam pawai protes di Khartoum kemarin waktu setempat.

Aliansi Deklarasi Kebebasan dan Perubahan (DFCF) mengatakan pada pihaknya telah menyerahkan rancangan dokumen konstitusional yang memuat visinya untuk masa transisi ke Dewan Militer Transisi (TMC).

Pengunjuk rasa dan aktivis telah bernegosiasi dengan TMC untuk membentuk badan sipil-militer bersama untuk mengawasi periode tersebut setelah Presiden Omar al-Bashir diusir paksa.

Akan tetapi semua pihak menemui jalan buntu tentang siapa yang akan mengendalikan dewan baru, dan seperti apa bentuk pemerintahan transisi.

Kelompok oposisi mengatakan dewan yang berkuasa harus dipimpin oleh warga sipil dan telah berjanji untuk tetap duduk di luar kementerian sampai tuntutan mereka dipenuhi. Akan tetapi, TMC tidak menunjukkan tanda-tanda kesediaan untuk melepaskan otoritas tertinggi tersebut.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
sudan

Editor : M. Taufikul Basari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup