Bisnis.com, JAKARTA — Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya mengungkapkan Indonesia tetap akan mengundang Vanuatu dalam kegiatan Pacific Exposition yang bakal digelar di Auckland, Selandia Baru pada 11-14 Juli mendatang terlepas dari hubungan kedua negara yang sempat berada di fase kurang baik.
"Kita memiliki sejumlah isu dengan Vanuatu tetapi kita tidak bisa meniadakan Vanuatu karena negara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Pasifik," ungkap Tantowi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/5/2019).
Tantowi pun menegaskan bahwa kegiatan ini murni bertujuan untuk memperkuat jalinan kerja sama Indonesia dengan negara Pasifik. Dengan populasi etnis Melanesia dan Polinesia yang mendominasi kawasan timur tanah air, kegiatan ini sendiri bertujuan supaya Indonesia bisa memperkuat kehadiran di Pasifik yang memiliki latar budaya yang sama.
"Oleh karena itu, seluruh negara kita undang. Kecuali negara yang merupakan bagian terluar suatu negara seperti Guam dan Hawaii yang merupakan teritori Amerika Serikat [di Samudera Pasifik]," ungkap Tantowi.
"Semua negara-negara berdaulat, baik anggota PBB atau bukan kita undang di sini dan Vanuatu salah satu di antaranya," sambungnya.
Hubungan Indonesia dengan Vanuatu sempat memanas awal tahun 2019 ketika delegasi negara itu menyelundupkan Benny Wenda, aktivis kemerdekaan Papua Barat, ke sidang Komisi Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. Dalam kesempatan tersebut, Benny yang tengah berada di pengasingan menyerahkan petisi dukungan kemerdekaan yang ia klaim ditandatangani oleh dua juta penduduk Papua Barat.
Baca Juga
.jpg)
Aksi dukungan terhadap gerakan Benny Wenda bukan kali pertama Vanuatu berulah. Pada 2017, negara beribu kota Port Villa itu bersama enam negara Pasifik lainnya, yakni Kepulauan Solomon Island, Tonga, Tuvalu, Nauru, Palau dan Kepualauan Marshall menggelar pertemuan di Brussels dengan agenda pembahasan penentuan nasib sendiri untuk Papua Barat.
Aksi dukungan terhadap kemerdekaan Papua Barat itu pun pernah berlanjut di forum PBB pada Oktober 2018. kala itu, Vanuatu dan dua negara Pasifik menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua Barat. Mereka juga menyuarakan dukungan untuk kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka.
