Bisnis.com, JAKARTA--Ratusan ribu pemrotes bergabung dalam aksi duduk di luar Kementerian Pertahanan Sudan untuk menekan dewan militer yang berkuasa menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil.
Kerumunan besar itu menjawab seruan dari aliansi aktivis dan kelompok oposisi untuk bergabung dalam pawai protes di Khartoum kemarin waktu setempat.
Aliansi Deklarasi Kebebasan dan Perubahan (DFCF) mengatakan pada pihaknya telah menyerahkan rancangan dokumen konstitusional yang memuat visinya untuk masa transisi ke Dewan Militer Transisi (TMC).
Pengunjuk rasa dan aktivis telah bernegosiasi dengan TMC untuk membentuk badan sipil-militer bersama untuk mengawasi periode tersebut setelah Presiden Omar al-Bashir diusir paksa.
Akan tetapi semua pihak menemui jalan buntu tentang siapa yang akan mengendalikan dewan baru, dan seperti apa bentuk pemerintahan transisi.
Kelompok oposisi mengatakan dewan yang berkuasa harus dipimpin oleh warga sipil dan telah berjanji untuk tetap duduk di luar kementerian sampai tuntutan mereka dipenuhi. Akan tetapi, TMC tidak menunjukkan tanda-tanda kesediaan untuk melepaskan otoritas tertinggi tersebut sebagaimana dikutip Aljazeera.com, Jumat (3/2).
Para pengunjuk menentang dewan tersebut karena tentara memperingatkan 'tidak ada lagi kekacauan'.
Dewan gabungan yang diusulkan akan menggantikan 10 anggota TMC yang ada, yang mengambil kendali setelah militer menggulingkan Presiden al-Bashir tiga minggu lalu.
Tetapi para aliansi DFCF mengatakan para jenderal tidak serius tentang penyerahan kekuasaan kepada warga sipil.
Tentara telah mendorong sebuah dewan yang terdiri dari tujuh wakil militer dan tiga warga sipil, sementara aliansi itu menuntut sebuah dewan yang terdiri dari delapan warga sipil dan tujuh jenderal.
Dewan militer telah memperingatkan pihaknya tidak akan mengizinkan "kekacauan" terjadi dan mendesak para pemrotes untuk membongkar barikade darurat yang telah mereka buat di sekitar pusat kegiatan aksi protes utama di luar markas tentara.
