Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Perdamaian Dagang AS-China Ditentukan dalam 2 Pekan ke Depan

Hasil negosiasi dagang AS-China bakal ditentukan dalam dua pekan ke depan.
Presiden AS Donald Trump (kiri) dan Presiden China Xi Jinping saat bertemu di KTT G20 di Hamburg, Jerman, pada Sabtu (8/7/2017)./Reuters-Saul Loeb
Presiden AS Donald Trump (kiri) dan Presiden China Xi Jinping saat bertemu di KTT G20 di Hamburg, Jerman, pada Sabtu (8/7/2017)./Reuters-Saul Loeb

Bisnis.com, JAKARTA -- Kelanjutan pembicaraan sengketa dagang antara AS dan China akan ditentukan dalam sejumlah perundingan selama dua pekan ke depan. 
 
Plt Kepala Staf Presiden AS Donald Trump Mick Mulvaney mengatakan terkadang kita bisa tahu ke mana arah negosiasi menuju, apakah mendekati kesepakatan atau tidak sama sekali.
 
"Anda akan tahu ke mana arahnya dalam dua pekan ke depan," ujarnya, seperti dilansir Bloomberg, Rabu (1/5/2019).
 
Setelah 4 bulan menjalin negosiasi intens, AS mulai terlihat tak sabar menghadapi China. Perwakilan Dagang AS (US Trade Representative/USTR) Robert Lighthizer dan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin bakal ikut serta dalam perundingan di Beijing, China pada pekan ini, sedangkan Wakil Perdana Menteri (PM) Liu He akan mengunjungi Washington, AS pada pekan depan.
 
Dilansir dari Reuters, Mnuchin berharap akan ada perkembangan substantif dalam dua pertemuan tersebut.
 
Isu yang masih menjadi ganjalan adalah hak kekayaan intelektual dan alih teknologi secara paksa. Kedua negara sudah saling menjatuhkan tarif impor atas produk dari masing-masing negara, dengan nilai total US$360 miliar, sejak tahun lalu. 

Menteri Pertanian AS Sonny Perdue menyatakan harus ada mekanisme implementasi atas kesepakatan yang akan dilakukan dan timeline yang jelas terkait pencabutan tarif impor. Dia menekankan konsekuensi atas ketidakpatuhan harus sangat tegas.

"Penegakkan implementasi adalah kunci, mudah untuk menandatangani dokumen kalau tidak ada keinginan untuk menepatinya," ucap Perdue. 

Meski sepakat atas perlunya mekanisme implementasi yang ketat, tapi pejabat senior China menegaskan hal ini harus berlaku dua arah dan bukan hanya diterapkan kepada China.

"Harus ada jaminan untuk implementasinya. Ini menjadi bagian penting dari negosiasi yang berjalan. Kita harus, sepanjang memungkinkan, menekan dan mencegah kemungkinan pelanggaran janji,"ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Margrit
Editor : Annisa Margrit
Sumber : Reuters, Bloomberg
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper