Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

DPR Harus Prioritaskan RUU Masyarakat Hukum Adat

RUU Masyarakat Hukum Adat sudah semestinya diketok palu menjadi UU karena hak-hak masyarakat adat sudah sangat penting untuk dilindungi dan dijamin oleh negara. 
Yanuarius Viodeogo
Yanuarius Viodeogo - Bisnis.com 30 April 2019  |  09:09 WIB
Anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berfoto di mobil golf usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/3). - Antara/Rosa Panggabean
Anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berfoto di mobil golf usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/3). - Antara/Rosa Panggabean

Kabar24.com, JAKARTA — Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mendorong DPR dan Pemerintah berkomitmen memprioritaskan penyelesaian pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat seiring masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019. 

Berdasarkan laman DPR RI, RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi prioritas Prolegnas 2019 dari total 55 RUU. Adapun pengusul untuk RUU Masyarakat Hukum Adat dalam Prolegnas 2019 adalah DPR RI, Pemerintah diwakili Kementerian Kelautan dan Perikanan, Masyarakat diwakili Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia (HAM), Komisi Hukum Nasional dan PSHK. 

Direktur PSHK M. Nur Sholikin mengatakan, RUU Masyarakat Hukum Adat sudah semestinya diketok palu menjadi UU karena hak-hak masyarakat adat sudah sangat penting untuk dilindungi dan dijamin oleh negara. 

"Dinamika pola kehidupan sosial sekarang ini cenderung meminggirkan masyarakat adat karena semakin tinggi pembangunan infrastruktur fisik dan pembukaan lahan konsesi tambang yang menyebabkan konflik dengan masyarakat adat," kata Sholikin kepada Bisnis, Senin (29/4/2019). 

Dia mengatakan, RUU tersebut mempunyai tiga unsur prioritas secara hukum yakni, pertama, pengaturan lebih lanjut dari pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Kedua, perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dan ketiga memberikan kejelasan atau kepastian terhadap kedudukan hukum adat dalam sistem hukum. 

"Selama ini posisi hukum adat di mana dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, RUU ini berperan memastikan posisi tersebut, apabila masuk dalam sistem hukum artinya menegaskan ada penyelesaian sengketanya, ada kejelasan payung hukumnya," kata dia. 

Sholikin mengharapkan, Prolegnas 2019 terhadap RUU Masyarakat Hukum Adat supaya tidak membuat RUU itu kian menggantung tanpa ada kepastian selama ini semenjak diusulkan pada 2013. 

"Dengan sisa masa periode DPR RI tahun ini bisa memaksimalkan fungsi legislasinya untuk menyelesaikan RUU Masyarakat Hukum Adat ini supaya ada hasil signifikan ke depan bagi masyarakat adat," ucapnya.  

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr ruu masyarakat adat
Editor : Stefanus Arief Setiaji
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top