Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri menyatakan Indonesia akan tetap memegang sejumlah prinsip dalam menjalankan kerangka kerja sama Belt and Road Initiative (BRI) yang dipelopori China.
Prinsip-prinsip ini menjadi penekanan Indonesia di tengah terpaan kritik sejumlah negara bahwa inisiatif tersebut memicu pembengkakan utang serta membebani negara-negara berkembang dengan pinjaman yang tidak dapat mereka bayar.
"Mengenai beban utang, Indonesia sejak awal menekankan bahwa proyek ini harus private sector-driven, jadi kerja sama antara business to business. Bebannya itu kepada sektor swasta dan harus berorientasi pada profit. Kalau tidak menguntungkan, proyek tidak akan dilaksanakan," ungkap juru bicara Kemlu RI Arrmanatha Nasir kepada wartawan di kantornya, Kamis (25/4/2019).
Selain mengarahkan kerja sama inisiatif ini kepada sektor swasta alih-alih pemerintah, Arrmanatha juga menyatakan proyek-proyek yang akan dijalankan nantinya merupaka bagian dari pembangunan nasional demi kepentingan Indonesia.
"Proyek-proyek dalam konteks BRI harus memiliki sinergi dengan pembangunan nasional," sambung Arrmanatha.
Isu ketenagakerjaan serta lingkungan pun tak lepas dari sorotan Indonesia. Arrmanatha menjelaskan bahwa proyek dalam kerangka kerja sama ini harus memanfaatkan tenaga kerja dalam negeri serta mengedepankan transfer teknologi.
Pernyataan Arrmantha mengenai prinsip ini muncul bersamaan dengan rencana China untuk memperbaiki pengaturan pembiayaan untuk proyek-proyek di sepanjang jaringan infrastruktur Belt and Road.
Langkah perbaikan ini juga sejalan dengan upaya Beijing untuk memoles citra kebijakan luar negeri Presiden Xi Jinping. China dituding menjadikan utang sebagai upaya meningkatkan pengaruh atas negara-negara tetangganya.
Pemerintah China pun melakukan perubahan pada inisiatif itu dengan mengurangi retorikanya dan memperketat pengawasan.
Kementerian Keuangan China akan bekerja sama dengan negara-negara lain guna membangun sistem pembiayaan dengan kualitas dan standar tinggi untuk inisiatif Belt and Road yang akan berorientasi pasar.
“Pemerintah akan merilis kerangka analisisnya untuk keberlanjutan utang pada Kamis. Lembaga-lembaga keuangan China telah menyediakan lebih dari US$440 miliar untuk pembangunan Belt dan Road,” tutur Menteri Keuangan China Liu Kun.
“Pendanaan pemerintah terutama ditujukan untuk menggunakan modal dari sektor swasta, yang berarti pembiayaan sektor swasta akan menjadi kekuatan utama sementara pendanaan pemerintah hanya akan memainkan peran penuntun,” lanjut Liu, seperti dikutip Bloomberg.
Sebagaimana diketahui, program One Belt One Road (OBOR) atau yang kemudian disebut sebagai Belt and Road Initiative (BRI) digagas China untuk membuka keran konektivitas dagang antarnegara di Eropa dan Asia melalui jalur sutra maritim.
Indonesia bakal membawa kepentingan nasional dalam Konfrensi Tingkat Tinggi 2nd Belt Road Forum di China yang digelar di Beijing pada 26-27 April 2019. Sebanyak 37 kepala negara dan pemerintahan akan hadir dalam pertemuan ini. Pembiayaan proyek pembangunan akan menjadi salah satu isu yang dibahas.
Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mewakili Indonesia dalam forum internasional ini menyebutkan tujuan utama pemerintah adalah bagaimana kepentingan Indonesia dapat terpenuhi melalui inisiatif pembangunan jalur sutra baru BRI yang digagas China.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebelumnya menyebutkan terdapat setidaknya 28 proyek pembangunan di Indonesia yang diusulkan dibiayai dalam kerangka BRI. Estimasi nilai proyek ini diperkirakan mencapai US$991 miliar. Beberapa proyek ini tersebar di sejumlah wilayah seperti Morowali sampai pembangkit listrik Kayan.
