Bisnis.com, JAKARTA - Kembalinya Heri Ardiansyah (19) dan jasad mendiang Hariadin (45) ke Tanah Air menandai pembebasan seluruh warga Indonesia yang pernah disandera oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan sampai saat ini, terdapat 36 WNI yang pernah disandera dan telah dibebaskan.
"Kabar ini juga membahagiakan karena proses pembebasan kali ini menandai pembebasan keseluruhan 36 WNI yang disandera oleh kelompok bersenjata di Filipina Selatan," ungkap Retno dalam upacara serah terima Heri Ardiansyah dan penyerahan simbolis jenazah Hariadin di Gedung Nusantara Kemlu RI di Jakarta, Kamis (11/4/2019).
Heri Ardiansyah dan Hariadin diculik bersama seorang warga Malaysia bernama Jari Abdullah di Perairan Kinabatangan, Sandakan, Malaysia pada 5 Desember 2018. Ketiganya diculik saat sedang bekerja di kapal penangkap ikan SN259/4/AF6 berbendera Malaysia.
Empat bulan berada dalam penyanderaan, keduanya lantas berhasil melarikan diri di tengah operasi penyergapan militer Filipina yang menyasar penyandera pada Kamis (4/4/2019) di perairan Filipina Selatan. Belum sempat menghirup kebebasan, Hariadin gugur karena tenggelam saat berusaha berenang menuju Pulau Bangalao dari Pulau Simisa bersama dengan Heri Ardiansyah.
Meski tak ada lagi WNI yang berada dalam penyanderaan kelompok bersenjata, Retno mengungkapkan Abu Sayyaf masih beroperasi. Oleh karena itu, sambungnya, upaya kerja sama tiga negara yang meliputi Indonesia, Malaysia, dan Filipina diperlukan untuk menjamin keamanan di perairan yang rawan.
"Meskipun kita sudah tidak memiliki WNI yang disandera pada saat ini di Filipina Selatan, Tetapi saya ingin tetap mengumumkan bahwa kegiatan kelompok bersenjata di Filipina Selatan masih ada, masih terus ada," ujar Retno.
"Yang dapat kita lakukan berdasarkan kerja sama trilateral Indonesia, Flipina, dan Malaysia yakni berusaha memperkuat kerja sama tersebut untuk menjaga keamanan di perairan Sulu dan sekitarnya," sambungnya.
Kerja sama "Trilateral Air Patrol" disepakati ketiga negara pada 2017 lalu. Kesepakatan tersebut merupakan hasil akhir dari dua tahun perundingan menteri pertahanan masing-masing negara demi mencapai kebijakan yang tepat serta solusi untuk merespons gangguan keamanan di Laut Sulu. Dalam kerja sama tersebut, ketiga negara sepakat untuk mengintegrasikan patroli dan latihan darat sebagaimana tertuang dalam kesepakatan sebelumnya.
