Bisnis.com, MEDAN - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pelaku terduga teroris yang berhasil ditangkap Densus 88 anti teror di Sibolga dan Lampung merupakan bagian dari jaringan yang berafiliasi dengan ISIS.
Hal itu ia katakan kepada wartawan usai menghadiri kegiatan Silahturahmi di Pondok Pesantren Al Kautsar di Medan, Sumatera Utara, Selasa malam.
"Mereka ini adalah kelompok yang berafiliasi dengan paham-paham ISIS," katanya, seperti dilaporkan Antara, Selasa tengah malam (12/3/2019).
Untuk peristiwa di Sibolga, lanjut dia, terduga teroris Husain alias Abu Hamzah berhasil diamankan Densus 88 anti teror namun istri dan anaknya masih bertahan di dalam rumah.
"Saat ini pihak kepolisian masih dalam proses negoisasi dan berdialog dengan istrinya, kita berharap tentunya ini bisa keluar dan terselamatkan dalam keadaan baik-baik saja," tambahnya.
Penangkapan di Sibolga, merupakan hasil pengembangan dari penangkapan terduga teroris R di Lampung sebelumnya.
Kapolri menegaskan peristiwa penangkapan teroris ini tidak ada kaitannya dengan pemilu maupun pengamanan presiden yang akan berkunjung ke suatu daerah.
"Saya tegaskan kembali bahwa penangkapan pelaku teroris ini tidak ada kaitannya dengan pemilu dan kunjungan presiden," katanya.
Di Jakarta, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol M Iqbal mengatakan penangkapan terduga teroris Husain alias Abu Hamzah di kediamannya di Sibolga, Selasa, merupakan hasil pengembangan dari penangkapan terduga teroris di Lampung sebelumnya.
"Densus 88 sudah menjajaki kelompok ini beberapa waktu yang lalu. Seorang pelaku sudah ditangkap kemarin di Lampung. Densus 88 lanjut mengembangkan ke Sibolga untuk menangkap tersangka lain jaringan Lampung," tutur M Iqbal dalam keterangannya Jakarta, Selasa (12/3/2019) .
Meski terduga teroris R alias Putra Syuhada (23) yang ditangkap di Lampung merupakan sel tidur yang bekerja sendiri, tetapi Tim Densus 88 Antiteror Polri menemukan jejak komunikasi dengan pihak lain.
M Iqbal menuturkan penangkapan teroris di Sibolga tidak terkait pemilu, apalagi pengamanan presiden yang akan berkunjung ke suatu daerah sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) tersendiri, termasuk dari ancaman teroris.
