Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kementerian merilis sejumlah panduan diplomasi Indonesia untuk mewujudkan visi poros maritim dunia yang tercantum dalam buku putih diplomasi maritim Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa ini adalah kali pertama bagi Indonesia memiliki buku panduan mengenai poros maritim.
Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia sebelumnya tak memiliki serangakaian pedoman jangka panjang yang menyangkut kebijakan kelautan.
"Ini pertama kali Indonesia punya dokumen yang berisi pedoman sikap kita dalam mengelola laut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia," kata Luhut saat menjadi pembicara kunci dalam Lecture Series on Indonesia's Maritime Diplomacy: The Current Challenges di Auditorium Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, Jumat (22/2/2019).
Ia menjelaskan bahwa buku pedoman tersebut adalah mandat dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang disusun untuk menunjukkan garis besar visi maritim Indonesia yang "outward looking" dan sejalan dengan tujuan bangsa dalam Pembukaan UUD 1945, "meciptakan ketertiban dunia."
"Saya kira satu-satunya yang punya kebijakan kelautan terpadu di Asean. Berangkat dari sini, kami menyusun kebijakan kelautan yang menyangkut pada pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia sampai pada diplomasi maritim semua kita tuangkan di situ," ungkapnya.
Baca Juga
Luhut mengungkapkan diplomasi maritim sejauh ini telah terefleksi dalam sejumlah sikap Indonesia. Salah satunya terkait isu sengketa Laut China Selatan yang melibatkan sejumlah negara anggota Asean dan China.
"Saya katakan Indonesia itu terlalu besar besar untuk berpihak ke salah satu kekuatan ini, jadi kita tidak akan pernah berpihak pada satu lain kita kan tetap independen dan kita merefleksikan juga sikap kita terhadap Laut China Selatan," ungkapnya.
