Bisnis.com, JAKARTA — Cawapres nomor urut 02 KH Ma'ruf Amin angkat bicara terkait polemik besaran utang Indonesia yang sering dikaitkan dengan kegagalan pemerintahan era Presiden Jokowi sebagai capres petahana. Menurut Ma'ruf bahwa secara agama Islam, utang diperbolehkan
Kiai yang kini menginjak usia 75 tahun ini menjelaskan hal tersebut dalam sambutannya di acara deklarasi dukungan Silaturahmi Haji Indonesia (SAHI) kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin, di Ballroom Hotel Sari Pacific, Jumat (1/2/2019).
"Indonesia punya utang. Kementerian Keuangan [disebut oleh kubu penantang], kementerian utang. Lha, utang itu dibolehkan oleh undang-undang, yang bikin DPR," jelas mantan Ketua MUI ini.
"Yang menentukan berapa besarnya, berapa bolehnya, itu ada aturannya, dan yang menentukan juga DPR, dan DPR itu semua partai ada di situ. Termasuk partai Anda [yang mempermasalahkan utang] juga di situ ada," ujar Ma'ruf sembari bergurau.
Ma'ruf menilai tidak relevan mempermasalahkan utang Indonesia saat ini. Sebab, bila pemerintahan saat ini kedapatan melanggar batas maksimal utang sesuai konstitusi, maka DPR sudah pasti melakukan impeachment atau pemakzulkan terhadap pemerintah sejak awal.
Seperti diketahui, Pasal 12 ayat 3 UU Keuangan Negara no 17/2003 menyatakan jumlah maksimum utang atau pinjaman dibatasi hingga 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Indonesia kini masih berada di kisaran 29,8% dari PDB berdasarkan data ekonomi International Monetary Fund (IMF) per Oktober 2018.
"Jadi rasio utangnya itu ada batasnya. Ada aturannya. Dalam Islam utang boleh, kok. Coba, siapa yang tidak punya utang? Yang tidak boleh itu yang membahayakan, atau yang menghilangkan kedaulatan kita," jelas Ma'ruf.
"Kalau utang kita di Indonesia, yang saya baca itu masih lebih sehat dibanding Amerika, Turki, Jepang sekalipun, rasio utang kita itu masih di bawah batas maksimum," tambah mantan Rais Aam PBNU kelahiran Kresek, Tangerang, 11 Maret 1943 ini.
Dari data terakhir IMF World Economic Outlook per Oktober 2018, pernyataan Ma'ruf memang benar adanya. Hutang Turki berada di angka rasio utang 32.3% dari PDB, Jepang ada di kisaran angka 238.2% dari PDB, sedangkan AS memiliki rasio utang 106.1% terhadap PDB.
Sayangnya, Ma'ruf tidak menjelaskan lebih lanjut perbedaan bahwa Amerika Serikat memiliki keistimewaan sanggup berutang dengan mencetak uang. Sedangkan Jepang, bisa berutang pada lembaga keuangan atau lembaga pensiun di negaranya sendiri, dan Turki ketika itu berada dalam kondisi krisis, tetapi kini terus memperbaiki diri.
Kendati demikian, pria yang akrab disapa Abah ini optimistis, utang Indonesia digunakan secara produktif, proporsional, dan sanggup membawa kesejahteraan bagi masyarakat di masa mendatang.
"Jadi utang secara negara boleh, secara agama boleh, yang tidak boleh itu kalau tadi [di luar batas kesanggupan], makanya utang itu harus dihitung kemampuan membayarnya. Itu sudah dalam hitungan semua. Jadi jangan kita memprovokasi," tambah Ma'ruf.
Sebelumnya, dalam acara deklarasi tersebut Ma'ruf juga meluruskan adanya isu penyelewengan dana haji di pemerintahan Presiden Jokowi yang sering disebut digunakan untuk membangun infrastruktur.
Selain itu, mantan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini turut memperkenalkan sinergi ekonomi keumatan gagasannya, yang bertajuk Arus Baru Ekonomi Indonesia.
