Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BPPT Sepakati Kerjasama dengan Chevron & BPS

Pusat Pelayanan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Pusyantek BPPT) menandatangani kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan PT Chevron Pasifik Indonesia.
Chevron/Reuters
Chevron/Reuters

Bisnis.com, JAKARTA -- Pusat Pelayanan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Pusyantek BPPT) menandatangani kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan PT Chevron Pasifik Indonesia.

Dalam kerjasama ini BPPT menggandeng Chevron untuk penerapan teknologi remediasi. Teknologi ini diterapkan untuk mengolah cemaran minyak. Sedangkan dengan BPS kerjasama ditekankan untuk memperkuat inovasi teknologi Kerangka Sampel Area untuk memprediksi potensi panen tanaman tertentu.

"Kontrak dengan BPS untuk layanan pekerjaan penyempurnaan kerangka sampel area padi, pembangunan dan uji implementasi kerangka sampel area untuk produksi jagung serta rencana uji implementasi KSA untuk kedelai,” kata Hammam Riza, Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam BPPT dalam keterangan tertulis, Selasa (28/1/2019).

Untuk kerjasama dengan Chevron, Hammam menyebutkan merupakan kerjasama lanjutan. Pada 2018 lalu pihaknya bekerjasama dengan perusahaan minyak multinasional ini untuk uji fitoremediasi.

"[Kerjasama ini] berhasil menurunkan cemaran minyak sampai level yang ditolerir di peraturan baku mutu. Demikian juga KSA, tahun lalu telah sukses kerjasama dengan BPS dalam menghitung produksi panen padi Nasional,” katanya.

 
Lebih lanjut Hammam berharap kerjasama dengan Chevron dan BPS ini dapat berjalan dengan baik. Melalui aksi bersama Chevron ini dapat dihasilkan data yang akurat, untuk selanjutnya dapat diputuskan rencana aksi yang konkrit dalam mengatasi pencemaran minyak di lokasi Chevron.


“Semoga rencana aksi konkrit ini pun, dapat ditiru oleh perusahaan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang Migas.  Untuk kerjasama dengan BPS dalam penerapan KSA, saya berharap hasil yang diperoleh dapat akurat seperti yang telah diterapkan untuk tanaman padi, sehingga pemerintah dalam menentukan produksi jagung nasional bisa lebih tepat untuk mendukung kebijakan nasional seperti kebijakan perlu tidaknya impor jagung,” pungkasnya. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anggara Pernando
Editor : Rustam Agus

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper