Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Malaysia Batalkan Proyek Kereta Api China Warisan Najib Razak

Pemerintah Malaysia membatalkan proyek pembangunan jalur kereta api bernilai triliunan rupiah, yang didanai China.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 27 Januari 2019  |  06:59 WIB
Mantan PM Malaysia Najib Razak tiba di pengadilan di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (4/7). - Reuters/Lai Seng Sin
Mantan PM Malaysia Najib Razak tiba di pengadilan di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (4/7). - Reuters/Lai Seng Sin

Bisnis.com, KUALA LUMPUR – Pemerintah Malaysia membatalkan proyek pembangunan jalur kereta api bernilai triliunan rupiah, yang didanai China.

Ini karena nilai pembangunan proyek ini dinilai terlalu mahal. Pemerintahan PM Mahathir Mohamad telah membatalkan sejumlah proyek besar yang disetujui rezim sebelumnya untuk mencukur level utang yang saat ini telah mencapai sekitar 1 triliun ringgit atau sekitar Rp3.500 triliun.

Menteri Ekonomi Malaysia, Azmin Ali mengatakan pemerintah Malaysia membatalkan proyek jalur kereta pantai timur senilai sekitar 81 miliar ringgit atau sekitar Rp276 triliun. Jalur ini rencananya untuk menghubungkan kawasan pantai timur dan barat dari Semenanjung Malaysia.

“Biaya proyek ini terlalu mahal sehingga kami tidak memiliki kemampuan finansial saat ini,” kata Azmin Ali kepada media seperti dilansir Channel News Asia pada Sabtu, 26 Januari 2019.

Menurut dia, jika pemerintah tidak membatalkan proyek ini maka akan terkena pembayaran beban bunga senilai 500 juta ringgit atau Rp1.7 triliun per tahun.

Pemerintahan Malaysia sebelumnya menyepakati sejumlah pengerjaan proyek pembangunan, yang didanai pemerintah atau lembaga dari Cina. Namun, sejumlah kritik mengatakan proyek ini tidak transparan dan menimbulkan spekulasi proyek dibuat sebagai mekanisme untuk membayar utang akibat skandal besar 1MDB.

Skandal 1MDB ini menjadi faktor besar kekalahan bekas PM Najib Razak pada pemilu 2018. Saat ini, seperti dilansir Reuters, Najib Razak sedang menjalani persidangan dengan status terdakwa dalam dugaan korupsi dan pencucian uang terkait dana 1MDB.

PM Mahathir memerintahkan kabinet mengkaji ulang besaran proyek ini termasuk besaran tingkat suku bunga kredit dari Cina. Azmin Ali tidak menjelaskan berapa banyak denda yang harus dibayar pemerintah Malaysia dengan pembatalan ini.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

malaysia

Sumber : Tempo

Editor : Fajar Sidik

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top