Bisnis.com, JAKARTA - Pemenuhan pendidikan bagi anak-anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia masih mengalami sejumlah hambatan. Hal ini diakui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi ketika berkunjung ke salah satu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau Community Learning Center (CLC) di Tawau, Malaysia, Kamis (24/1/2019).
Pada tataran kebijakan, pemerintah Malaysia masih memberlakukan larangan bagi anak-anak pekerja asing tanpa izin tinggal resmi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di Sekolah Kebangsaan Malaysia.
Sebagai akibatnya, para TKI yang kebanyakan bekerja di ladang harus dihadapkan dengan pilihan menyekolahkan anak mereka di sekolah-sekolah swasta. Padahal penghasilan mereka tidak selalu memenuhi biaya pendidikan yang semakin tidak terjangkau.
"Pendirian CLC di ladang-ladang kelapa sawit ini merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan pelayanan pendidikan di Tawau, Sabah, Malaysia," kata Muhadjir menjawab permasalahan tersebut sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Kemdikbud, Jumat (25/1/2019).
Selain masalah kebijakan, minimnya nilai pendidikan di kalangan para pekerja Indonesia pun menjadi faktor terhambatnya pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak mereka. Banyak orang tua yang lebih memilih membawa anak mereka ke ladang untuk membantu bekerja dibanding mengantarnya ke sekolah untuk mengenyam pendidikan. Melihat kondisi ini, Muhadjir pun mengimbau para orang tua untuk senantiasa memperhatikan kebutuhan pendidikan putra-putri mereka.
"Semua anak Indonesia di sini punya hak pendidikan yang sama. Saya mohon kalau ada anak usia sekolah belum mau masuk pendidikan, saya mohon untuk diimbau agar ikut belajar. Kita punya tanggung jawab memberikan pendidikan yang layak dan ini tanggung jawab kita semua. Tentunya tidak bisa Pemerintah saja, dukungan orang tua dan pemimpin perusahaan untuk mengurus fasilitas pendidikan," ujarnya.
Mendikbud juga berjanji kepada kepala sekolah, guru dan orang tua akan menyampaikan semua keluhan yang ia peroleh kepada Presiden Joko Widodo. "Semua akan saya laporkan ke beliau," ucapnya meyakinkan.
