Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi kembali menegaskan dukungan penuh Indonesia atas pencalonan Palestina sebagai negara anggota PBB. Retno menyebut keanggotaan Palestina di PBB merupakan hak alami dan hak hukum negara tersebut kendati masih dihadapkan dengan okupasi Israel.
"Walaupun perjalanan menuju kemerdekaan dan keanggotaan PBB bergejolak, hal tersebut tidak akan melemahkan upaya Palestina dan masyarakat internasional untuk memenuhi hak Palestina," kata Retno dalam debat terbuka Dewan Keamanan (DK) PBB di New York, Selasa (22/1/2019).
Melansir keterangan resmi Kementerian Luar Negeri pada Rabu (23/1/2019), Indonesia menekankan bahwa isu Palestina memerlukan perhatian penuh DK PBB. Keberhasilan penyeselaian isu ini, paparnya, akan menentukan kredibilitas dan kepercayaan komunitas internasional terhadap DK PBB.
Indonesia lantas menyampaikan 3 poin ya perlu memperoleh perhatian dalam mendorong penyelesaian konflik Palestina-Israel. Pertama, Retno menyatakan seluruh pihak harus mematuhi hukum internasional dan semua resolusi PBB terkait isu ini.
Berkaitan dengan hal ini, Indonesia menekankan berbagai kekerasan dan pelanggaran terhadap hukum internasional harus segera dihentikan. "Pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel segera dihentikan. Hal ini salah secara moral dan hukum, sehingga harus segera dihentikan,” tegas Retno.
Kedua, Indonesia menyoroti pentingnya proses perdamaian yang memiliki legitimasi dan mematuhi parameter internasional dan mendapat dukungan mekanisme multilateral, contohnya melalui prinsip Solusi Dua Negara yang justru mulai ditinggalkan.
“Indonesia menegaskan Two-State Solution merupakan satu-satunya jalan untuk memajukan proses perdamaian Palestina dan Israel,” sambungnya.
Terakhir, Indonesia menyatakan perlunya perhatian terhadap krisis kemanusiaan yang dialami Palestina, khususnya di Gaza. Penyebab krisis tersebut antara lain blokade Israel di Gaza yang telah berlangsung selama 11 tahun. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia mengapresiasi negara PBB yang telah berkontribusi mendukung UNRWA dalam menyalurkan bantuan untuk mengatasi masalah kemanusiaan di Gaza.
Selain isu Palestina, Debat Terbuka DK PBB juga membahas konflik di Suriah dan Yaman. Menyoroti kedua konflik tersebut, Menlu Retno kembali mendorong penyelesaian konflik melalui solusi politik yang damai dan inklusif. Retno juga menekankan pentingnya peningkatan peran PBB dalam memfasilitasi upaya rekonsiliasi nasional di kedua negara tersebut.
