Bisnis.com, JAKARTA -- Pemimpin oposisi Inggris, Ketua Partai Buruh Jeremy Corbyn, mengambil langkah untuk membuka kemungkinan referendum kedua terkait keanggotaan Inggris pada Uni Eropa dan mencoba mengambil kendali Brexit dari Perdana Menteri Theresa May.
Dengan tenggat waktu yang terus mengejar, Inggris berada dalam krisis politik terburuk dalam setengah abad terakhir akibat perselisihan untuk mencapai kesepakatan skenario Brexit.
Sejak paket rencana kesepakatan Brexit PM May dengan Uni Eropa ditolak oleh parlemen dengan kekalahan 432-202 pekan lalu. Pemerintah telah mencoba untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan geopolitik ini namun tidak pernah mendapatkan dukungan mayoritas parlemen.
Corbyn mengajukan amandemen yang memaksa pemerintah untuk memberikan waktu kepada parlemen untuk mempertimbangkan voting yang dapat menyingkirkan potensi no-deal Brexit, memberikan ruang negosiasi untuk kesepakatan kepabeanan dengan Uni Eropa dan mendorong Brexit yang teratur.
"Sudah waktunya opsi alternatif dari Partai Buruh dipertimbangkan dan tampil di parlemen sambil mengamankan seluruh opsi termasuk referendum," ujar Corbyn seperti dikutip Reuters pada Selasa (22/1).
Ini merupakan momen pertama kalinya bagi pemimpin Partai Buruh untuk mengajukan usulan referendum kedua di parlemen, bahkan usulan ini disambut oleh beberapa anggota partai lain yang juga menentang Brexit.
Namun, partai oposisi tersebut mengatakan usulan ini tidak berarti mereka mendukung referendum kedua dan anggota parlemen telah mengingatkan bahwa ada kemungkinan parlemen tidak akan mendukung amandemen.
Anggota parlemen Inggris sejauh ini telah mengajukan enam amandemen dengan proposal untuk menunda Brexit, pemungutan suara baru, hingga kesempatan bagi parlemen untuk mengambil alih proses Brexit.
Mereka dijadwalkan akan melakukan voting selanjutnya pada 29 Januari 2019.
Di luar intrik politik Inggris, masa depan Brexit masih sulit untuk diprediksi dengan pilihan skenario no-deal mulai memberikan dampak negatif mulai dari kekhawatiran investor di seluruh dunia hingga potensi referendum kedua yang dapat memutar balikkan seluruh proses yang sudah dilalui.
Sejak Inggris memilih untuk meninggalkan Uni Eropa pada referendum pertama tahun 2016, pejabat tinggi pemerintahan Inggris hingga saat ini belum berhasil mencapai konsensus terkait skenario yang dapat diterima oleh seluruh pihak.
PM May pada Senin (21/1), menyebutkan bahwa dirinya akan mencoba melakukan sejumlah perubahan pada paket kesepakatan dengan Uni Eropa.
Langkah ini menjadi upaya May untuk menarik suara dari penentang di Partai Konservatif dan Partai Irlandia Utara yang mendukung pemerintahan sang perdana menteri. Rencana ini ditolak oleh Partai Buruh.
May menolak untuk menghapus opsi no-deal. Dia juga mengingatkan bahwa referendum kedua dapat memberikan kesempatan bagi para penentang Brexit untuk memecah belah Inggris dan merusak kepercayaan terhadap demokrasi.
Uni Eropa juga tampaknya tidak senang dengan keputusan May untuk membuka kemungkinan negosiasi. Baik petinggi Uni Eropa maupun negosiator Brexit enggan untuk memberikan komentar.
Tanpa kesepakatan atau opsi alternatif yang disetujui, ekonomi terbesar kelima di dunia itu akan mengikuti dasar aturan perdagangan ke aturanWorld Trade Organization mulai 29 Maret 2019.
Bagi pelaku industri di Inggris, ini adalah sebuah skenario mimpi buruk, apalagi untuk mereka yang bergantung pada rantai pasokan rumit yang membentang di seluruh Eropa dan sekitarnya.
