Berikut Syarat Calon Panelis di Debat Pilpres 17 Februari 2019

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta timses TKN Jokowi-Ma'ruf dan BPN Prabowo-Sandiaga menyepakati adanya panelis yang akan melempar pertanyaan kepada para kandidat pada Debat Pilpres 2019 tahap kedua yang akan berlangsung pada Minggu (17/1/2019).

Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf Aria Bima memaparkan ada syarat panelis debat kedua saat ditemui di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

"Panelis [dalam Debat Pilpres putaran dua], kita sepakat bahwa keterlibatan pimpinan lembaga negara atau tingkat daerah tidak dilibatkan sebagai panelis," jelas Aria.

Selain itu, rekam jejak calon panelis tersebut harus senantiasa netral, dan bersih dari keberpihakan dalam dunia politik, apalagi keberpihakan kepada kedua pasangan calon (paslon).

"Tapi satu hal kalo panelis track record-nya [rekam jejaknya] juga, bukan hanya catatan-catatan formal, tapi juga pandangan-pandangan keterlibatannya, harus benar-benar ditrace [lacak] lewat penyampaian ke publik, harus benar-benar ada faktor netralitasnya," ungkap Aria.

"Apalagi panelis juga bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada paslon. Itu benar-benar harus sikap netralitasnya track record-nya harus transparan, supaya netralitas itu ter-record dari awal," tambahnya.

Hal senada ditambahkan Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga Priyo Budi Santoso dalam kesempatan yang sama.

"Jadi meskipun di sana ada orang top [sebagai calon panelis], tapi kalau masih di jalur kementerian apalagi di lembaga-lembaga negara dan seterusnya disarankan dan dianjurkan untuk tidak dipilih," ujar politisi Partai Berkarya ini.

"Karena kita masih bertebaran tokoh-tokoh yang selama ini dipandang tidak berafiliasi apalagi secara politik kepada pihak manapun dan kita yakin KPU bisa menghimpun tokoh tokoh tersebut," tambahnya.