Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta menyiapkan solusi terhadap minimnya jumlah perguruan tinggi berbasis keahlian (vokasi).
Berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi, saat ini jumlah permohonan pembukaan pendidikan vokasi sangat minim. Rata-rata hanya dua permohonan setiap tahunnya. Dengan kondisi ini dibutuhkan waktu hingga 1.000 tahun agar jumlah perguruan tinggi dan politeknik berimbang. Saat ini tercatat ada 226 politeknik yang beropeasi dibandingkan dengan 2.200 lebih perguruan tinggi.
Berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi, saat ini jumlah permohonan pembukaan pendidikan vokasi sangat minim. Rata-rata hanya dua permohonan setiap tahunnya. Dengan kondisi ini dibutuhkan waktu hingga 1.000 tahun agar jumlah perguruan tinggi dan politeknik berimbang. Saat ini tercatat ada 226 politeknik yang beropeasi dibandingkan dengan 2.200 lebih perguruan tinggi.
Reni Marlinawati, Ketua Panitia Kerja Kelembagaan dan Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi (Panja KAP-PT) Komisi X DPR RI menuturkan saat ini jumlah politeknik dan sarjana keahlian di Indonesia sangat rendah. Pada saat yang sama perguruan tinggi non politeknik sangat banyak.
"Kami mendorong pemerintah mengurangi jumlah PT seperti meminta PT kecil merger," kata Reni di DPR RI, Rabu (16/1/2019).
Dia juga mengharapkan pemerintah serius melakukan revitalisasi Politeknik yang sudah mulai digulirkan. "Bahkan, kalau memungkinkan proses akreditasi untuk menjamin mutu yang saat ini dilakukan terpusat dilakukan pemecahan. Juga kami harapkan [pengembangan pendidikan vokasi] melibatkan dunia usaha seperti Kadin," katanya.
Reni menambahkan pihaknya berharap panja KAP PT dapat berjalan efektif. Rekomendasi pembenahan perguruan tinggi berbasis vokasi ini diharapkan menjadi pegangan bagi pemerintahan baru nantinya.
"Kami targetkan rekomendasi dari Panja selesai paling lambat pada Juni [2019] nanti," katanya.
"Kami mendorong pemerintah mengurangi jumlah PT seperti meminta PT kecil merger," kata Reni di DPR RI, Rabu (16/1/2019).
Dia juga mengharapkan pemerintah serius melakukan revitalisasi Politeknik yang sudah mulai digulirkan. "Bahkan, kalau memungkinkan proses akreditasi untuk menjamin mutu yang saat ini dilakukan terpusat dilakukan pemecahan. Juga kami harapkan [pengembangan pendidikan vokasi] melibatkan dunia usaha seperti Kadin," katanya.
Reni menambahkan pihaknya berharap panja KAP PT dapat berjalan efektif. Rekomendasi pembenahan perguruan tinggi berbasis vokasi ini diharapkan menjadi pegangan bagi pemerintahan baru nantinya.
"Kami targetkan rekomendasi dari Panja selesai paling lambat pada Juni [2019] nanti," katanya.
