Indonesia Mulai Kampanye Pencalonan Anggota Dewan HAM PBB Bulan Depan

Indonesia dipastikan akan mengerahkan kekuatan penuh dalam kampanye pencalonan anggota Dewan HAM PBB yang dimulai tahun ini sebagaimana kampanye Dewan Keamanan PBB tahun lalu
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com 16 Januari 2019  |  19:07 WIB
Indonesia Mulai Kampanye Pencalonan Anggota Dewan HAM PBB Bulan Depan
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pernyataan Indonesia di sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-73 di Markas Besar PBB, New York, Kamis (27/9 - 2018).ANTARA/Aditya E.S.Wicaksono

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia dipastikan akan mengerahkan kekuatan penuh dalam kampanye pencalonan anggota Dewan HAM PBB yang dimulai tahun ini. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Ruddyard menjelaskan kampanye akan dimulai pada Februari mendatang.

"Kita mulai kampanyenya tahun ini, kegiatan kampanye akan kita mulai akhir Februari di Jenewa. Kita akan perlakukan kampanye kali ini sebagaimana kampanye Dewan Keamanan PBB tahun lalu, jadi akan masif dan dengan kekuatan penuh," kata Febrian di Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Febrian menjelaskan ini bukan kali pertama Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB. Posisi ini telah beberapa kali dipegang oleh Indonesia dan Febrian menilai pencalonan Indonesia adalah usaha untuk menunjukkan komitmen dan transparansi Indonesia dalam menjaga nilai-nilai HAM.

Febrian tidak menampik pencalonan Indonesia di Dewan HAM akan memunculkan tekanan dari dalam negeri maupun dunia internasional. Namun ia menilai perlindungan HAM tetap menjadi tanggung jawab yang harus dipegang negara terlepas dari ada tidaknya tekanan, termasuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang masih dihadapi Indonesia.

"Kita paham masih ada beberapa kelemahan, tapi yang penting komitmen kita ke depan. Dengan masuknya kita ke Dewan HAM, kita akan lebih percaya diri untuk menunjukkan komitmen kita dalam menjunjung HAM," sambung Febrian.

Dia menekankan yang harus diperhatikan saat ini adalah bagaimana Indonesia memberdayakan mekanisme di dalam negeri untuk menyelesaikan isu HAM. Febrian menyatakan Indonesia telah memiliki sistem perundang-undangan yang kuat, hal itu disertai pula dengan kehadiran institusi independen yang mengawasi jalannya perlindungan HAM.

Pemilihan anggota Dewan HAM PBB akan dilakukan secara tertutup pada Sidang Majelis Umum ke-74 PBB di New York Oktober mendatang. Indonesia mencalonkan diri sebagai representasi kawasan Asia Pasifik yang 4 dari 13 kursinya kosong mulai 2020. Hingga saat ini, terdapat 5 calon dari Asia Pasifik yang telah mencalonkan diri, yaitu Irak, Jepang, Korea Selatan, dan Marshall Islands.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
dk pbb

Editor : Fajar Sidik

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top