Bisnis.com, JAKARTA – Partai Gerindra mengkritisi konsep kedaulatan pangan yang dijanjikan Presiden Joko Widodo di pilpres 2014. Klaim pemerintah yang selama ini telah bekerja keras mewujudkan swasembada pangan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan, faktanya hingga saat ini kedaulatan pangan masih jauh dari kenyataan.
Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo mengatakan bahwa Jokowi belum mampu mengoptimalkan seluruh potensi dalam negeri yang dimiliki, seperti pengembangan ternak sapi perah. Padahal pengembangan usaha industri sapi perah di Indonesia mempunyai prospek strategis untuk pengembangan SDM. Akan tetapi, 70% bahan baku industri sapi perah berasal dari impor.
“Pemerintah harus terus berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas sapi perah yang sebagian berasal dari peternakan sapi perah rakyat,” katanya di Jakarta, Rabu (16/1/2019).
Edhy menjelaskan bahwa inilah paradoks kebijakan pangan rezim Jokowi. Dia mencatat, selama tahun 2014 hingga kini masih terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya.
Bahkan, beberapa kebijakan juga kerap tidak sejalan dengan amanah undang-undang sektor pertanian. Salah satu kebijakan itu seperti impor pangan, terutama beras yang tidak berbanding lurus dengan penjelasan Kementerian Pertanian mengenai kondisi data beras yang terus mengalami peningkatan.
Edhy yang juga Ketua Komisi IV DPR saat itu mendengar Kementerian Pertanian yang memaparkan potensi produksi beras akan terus meningkat pada Januari 2018 sebanyak 2.668.764 ton, Februari 5.388.600 ton, Maret 7.441.842 ton, dan April 5.283.498 ton.
Faktanya, data potensi produksi beras Kementerian Pertanian diabaikan kementerian lain yang tetap ngotot melakukan impor beras. Tidak hanya beras, impor juga dilakukan terhadap komoditas jagung. Padahal di saat yang sama Kementerian Pertanian juga melakukan ekspor jagung.
“Artinya, impor yang dilakukan selama ini tidak melalui rekomendasi maupun koordinasi dengan menteri teknis tekait,” jelas Edhy.
Menurutnya, salah satu penghambat utama kedaulatan pangan adalah keberpihakan anggaran. Edhy yakin tidak mungkin kedaulatan pangan tercipta apabila pemerintah terus menurunkan anggaran sektor pangan dari tahun ke tahun.
Berdasarkan datanya, pada 2015 anggaran Kementerian Pertanian sebesar Rp32 triliun. Angka itu dipangkas menjadi Rp27 triliun pada tahun 2016, Rp24 triliun pada 2017, Rp23 triliun pada 2018, dan Rp21 triliun tahun 2019.
“Melihat fakta yang ada, strategi dan terobosan baru rasanya hanya akan terjadi pada pemerintahan yang baru. Pemerintahan yang siap mewujudkan bangsa ini menjadi adil dan makmur,” ucapnya.
