Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Akhir 2019, Pemerintah Bidik Tingkat Kemiskinan Turun ke Level 9%

Di tengah angka kemiskinan yang terus menurun dalam beberapa waktu terakhir, Menteri Sosial Agus Gumiwang memperkirakan tingkat kemiskinan di Indonesia dapat turun hingga ke level 9% pada akhir 2019.
Warga beraktivitas di permukiman yang terletak di bantaran Sungai Cisadane, Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/10)./ANTARA-Yulius Satria Wijaya
Warga beraktivitas di permukiman yang terletak di bantaran Sungai Cisadane, Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/10)./ANTARA-Yulius Satria Wijaya

Bisnis.com, JAKARTA--- Di tengah angka kemiskinan yang terus menurun dalam beberapa waktu terakhir, Menteri Sosial Agus Gumiwang memperkirakan tingkat kemiskinan di Indonesia dapat turun hingga ke level 9% pada akhir 2019.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Selasa (15/1/2019), tingkat kemiskinan di Indonesia diklaim mencapai 9,66% dari seluruh penduduk Indonesia atau sekitar 25,67 juta orang pada September 2018. Jumlah tersebut dianggap menurun dibandingkan dengan September 2017.

"Berdasarkan pengalaman membaca data, tadi BPS juga saya baca, di penghujung 2019 nanti, angka kemiskinan bisa 9%," kata Agus ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/1/2019) setelah dirinya bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Salah satu program di bawah Kementerian Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), dianggap berkontribusi substansial terhadap kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan. Politisi Partai Golkar ini mengklaim program kesejahteraan sosial yang dibuat pada masa pemerintahan Jokowi terbukti berjalan baik.

"Jadi bukan hanya political will yang sangat tinggi dari pemerintahan Pak Jokowi untuk menangani kesejahteraan rakyat, yang di dalamnya ada pengurangan kemiskinan, kesehatan bagi semua, pendidikan, tapi political will yang tinggi itu juga berbarengan dengan kemampuan merumuskan kebijakan yang tepat," kata Agus.

Perkiraan angka kemiskinan yang dapat turun hingga level 9% itu masih sesuai dengan target yang dipatok dalam UU APBN 2019 sebesar 8,5%-9,5%.

Sebagai gambaran, pemerintah menyiapkan anggaran Rp34 triliun untuk bantuan sosial PKH atau meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan Rp19 triliun pada 2018. Jumlah penerima bantuan PKH ini sebanyak 10 juta keluarga pada 2018 dan 2019.

Nilai bantuan dana tunai melalui PKH yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin sebesar Rp1,8 juta per tahun pada 2018 dan tahun sebelumnya.

Pada 2019, jumlah bantuan itu dapat meningkat di setiap keluarga sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Misalnya, anggota keluarga penerima PKH merupakan orang lanjut usia, siswa sekolah (SD, SMP, SMA), ibu hamil sampai bawah lima tahun (balita).

Mulai 2019, nilai bantuan tetap untuk setiap keluarga senilai Rp550.000 per tahun. Untuk PKH akses atau bantuan PKH untuk warga yang tinggal di daerah terpencil, nilainya mencapai Rp1 juta per tahun.

Apabila anggota keluarga itu terdapat siswa SD, maka keluarga penerima PKH akan mendapatkan tambahan dana Rp900.000, siswa SMP (tambahan Rp1,5 juta), siswa SMA/SMK Rp2 juta, penyandang disabilitas berat (Rp2,4 juta), warga lanjut usia (Rp2,4 juta), balita (Rp2,4 juta) dan ibu hamil (Rp2,4 juta).


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Yodie Hardiyan
Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper