Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Kamboja Hun Sen pada Senin (14/1/2019) mengancam akan membunuh pihak oposisi. Ancaman tersebut ia lontarkan sebagai aksi balas dendam terhadap oposisi menyusul rencana penarikan akses perdagangan bebas ke pasar Uni Eropa atas tuduhan pelanggaran HAM.
Uni Eropa mulai melakukan prosdur formal untuk melepas status Everything But Arms (EBA) yang dimiliki Kamboja pada November 2018. Hal tersebut dilaksanakan setelah Hun Sen kembali memenangi pemilihan umum pada Juli 2018.
Kemenangan Hun Sen kala itu menuai kontroversi lantaran partainya yang berhasil merebut seluruh kursi dilaporkan telah melakukan opresi terhadap pihak lawan.
EBA merupakan inisiatif Uni Eropa untuk membantu negara dengan ekonomi rendah di dunia. Dengan status tersebut, negara-negara yang masuk kategori terbelakang atau Least Developed Countries (LDP) bebas mengakses pasar Uni Eropa tanpa dikenai tarif impor dan kebijakan kuota. Kebijakan ini berlaku untuk berbagai komoditas kecuali senjata.
"Jika Anda ingin oposisi mati, potong saja," kata Hun Sen dalam pidato peresmian jalan lingkar di sekitar ibukota, Phnom Penh sebagaimana diberitakan Reuters.
"Jika Anda ingin oposisi tetap hidup, maka jangan lakukan itu dan datanglah untuk berbicara dan mengadakan pembicaraan bersama," sambung Hun Sen merujuk pada Uni Eropa dan inisiatif EBA.
UE mengancam akan menarik preferensi perdagangan itu karena tindakan keras pemerintah Kamboja terhadap oposisi menjelang pemilihan Juli. UE menilai pemilihan umum tersebut tidak bisa dipercaya dan penuh dengan manipulasi. Dalam aturan EBA, dicantumkan aturan bahwa EBA dapat ditarik jika terjadi pelanggaran HAM serius di negara penerima status.
Hun Sen (66) yang Senin ini resmi menjabat sebagai perdana menteri selama 34 tahun, mengatakan bahwa ia tidak akan memaafkan mereka yang telah meminta ke negara Barat untuk menghentikan bantuan demi menekan pemerintahannya. Ia bahkan memperingatkan orang-orang yang bersebrangan dengannya untuk bersiap melarikan diri.
"Bersiaplah untuk melarikan diri. Saya tidak akan memaafkan mereka," kata Hun Sen.
Mahkamah Agung Kamboja membubarkan partai oposisi utama, Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) pada 2017 menjelang pemilihan umum. Pihak pengadilan Kamboja juga memasukkan 118 anggota dalam daftar hitam atas permintaan pemerintah setelah tuduhan bahwa CNRP berencana mengambil alih kekuasaan dengan bantuan Amerika Serikat.
CNRP dan Amerika Serikat telah menyanggah tuduhan it. Adapun pemimpin CNRP Kem Sokha yang dipenjara selama lebih dari satu tahun atas tuduhan pengkhianatan telah dibebaskan pada September lalu. Namun ia masih berada di bawah pengawasan sebagai tahanan rumah di Phnom Penh.
Kem Sokha membantah tuduhan yang ia terima. Sementara anggota partai lainnya memilih meninggalkan Kamboja karena takut ditangkap.
Adapun nilai perdagangan ke Uni Eropa menyedot sekitar 40% dari total ekspor Kamboja pada 2016. Sebagian ekspor disumbangkan sektor industri garmen yang mempekerjakan lebih dari 700 ribu orang.
