Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Taiwan mengharapkan program kuliah-magang atau Industry-Academia Collaboration Program yang dihentikan sementara oleh Pemerintah Indonesia dapat berlanjut secepatnya.
Langkah Indonesia untuk menghentikan sementara pengiriman mahasiswa dalam program kuliah-magang ke Taiwan bermula ketika beredar pemberitaan soal dugaan pelanggaran program tersebut.
Informasi pelanggaran itu bermula dari investigasi yang dibeberkan oleh salah satu anggota legilatif Taiwan dari Partai Kuomintang (KMT), Ko Chih-en.
Ia mengungkapkan 300 pelajar Indonesia dari Universitas Sains dan Teknologi Hsing Wu (HWU) di Distrik Linkou, Taipei mengalami kerja paksa di sebuah perusahaan lensa mata.
Ko mengungkap bahwa para pelajar tersebut hanya mengikuti kelas selama dua hari dalam sepekan, yaitu pada Kamis dan Jumat.
Sementara pada Minggu hingga Rabu mereka harus bekerja selama 10 jam sehari. Total jam kerja sepanjang kurang lebih 40 jam seminggu ini menuai polemik. Aturan jam kerja yang diatur pemerintah Taiwan bagi mahasiswa asing adalah selama 20 jam per pekan.
Menanggapi pemberitaan tersebut, Pemerintah Taiwan melalui Kantor Ekonomi dan Dagang Taiwan (TETO) telah mengeluarkan sanggahan resmi.
Mereka mengungkapkan bahwa kerja yang dilakukan oleh mahasiswa Indonesia dilakukan secara sukarela dan masuk dalam skema program kuliah-magang yang diawasi Kementerian Pendidikan Taiwan (MOE).
Mereka juga memaparkan bahwa jam kerja yang masuk dalam skema magang perkuliahan dibatasi 20 jam seminggu dan diikuti mahasiswa tahun kedua. Sementara 20 jam sisanya adalah kerja paruh waktu (part time) yang sifatnya opsional.
"Saya berharap usai kasus ini jelas, program [kuliah-magang] dapat berlanjut. Sejauh ini representasi Indonesia di Taiwan telah melakukan penyelidikan dan mewawancarai mahasiswa dari Universitas Hsin Wu perihal dugaan pelanggaran tersebut," kata John Chen, Kepala Taipei Economic and Trade Office (TETO) di Jakarta, Jumat (4/1/2019).
Ia menungkapkan bahwa sejauh ini, para mahasiswa universitas terkait menyangkal pemberitaan yang marak beredar. Mereka juga menyanggah salah satu berita yang menyebut bahwa mereka dipaksa bekerja dan mengonsumsi makanan tidak halal kala menjalankan program magang.
"Sejauh ini mayoritas mahasiswa menyatakan program yang memungkinkan mereka magang sambil kuliah bermanfaat bagi proses belajar mereka," tambah Chen.
Sanggahan atas pemberitaan tersebut juga muncul bersamaan dengan petisi dari mahasiswa Indonesia dari HWU yang ditujukan ke sejumlah media nasional dan media Taiwan.
Mereka menolak pemberitaan yang menyebut adanya kerja paksa yang dilakukan pihak universitas kepada mahasiswa.
Selain itu, Pemerintah Taiwan mengungkapkan bahwa pihaknya dan otoritas Indonesia akan melanjutkan penyelidikan atas dugaan pelanggaran jam kerja yang sempat diberitakan.
Kedua pihak juga akan membahas solusi bersama yang akan menyelesaikan polemik ini.
