September, Museum Nasional Brasil Terbakar. India Cabut kriminalisasi LGBT
Peristiwa kebakaran Museum Nasional Brazil di Rio de Janeiro mengawali bulan September. Museum berusia 200 tahun tersebut adalah lokasi penyimpanan jutaan koleksi barang-barang bersejarah, termasuk kerangka tubuh perempuan berusia 12.000 tahun bernama ‘Luzia’.
Kebakaran besar melanda Museum Nasional berusia 200 tahun di Rio de Janeiro, Brazil, pada Minggu (2/9/2018) dan diperkirakan menghancurkan simpanan lebih dari 20 juta barang, mulai dari temuan kuno hingga benda bersejarah.
Kerusakan bangunan, yang pernah menjadi istana kaisar dan tidak pernah diperbaiki, itu menyebabkan kerugian tidak terhitung bagi Brazil, kata Presiden Michel Temer. "Hasil kerja, penelitian dan pengetahuan dua ratus tahun hilang."
Siaran langsung televisi atas kejadian itu, yang dimulai sesudah akhir jam berkunjung pukul 17.00, menunjukkan api di luar kendali melalap seluruh gedung hingga larut malam.
Museum itu, yang terkait dengan universitas Rio de Janeiro dan kementerian pendidikan, didirikan pada 1818. Di dalamnya terdapat sejumlah benda bersejarah, termasuk peninggalan purbakala Mesir dan fosil manusia tertua, yang ditemukan di Brazil.
Museum itu diabaikan bertahun-tahun di bawah sejumlah pemerintahan, kata wakil direktur lembaga itu kepada jaringan Globo TV pada Minggu malam.
"Kami tidak pernah mendapat apa pun dari pemerintah pusat," kata pejabat itu, Luiz Duarte.
"Kami baru-baru ini menyelesaikan perjanjian dengan BNDES untuk permodalan besar-besaran, sehingga kami akhirnya bisa memugar istana itu dan, celakanya, kami telah merencanakan pranata baru untuk pencegahan kebakaran," katanya mengacu pada bank pembangunan kelolaan pemerintah.
Museum Nasional merupakan lembaga ilmiah tertua di Brasil dan salah satu museum sejarah alam dan antropologi terbesar di Amerika. Museum ini terletak di dalam taman Quinta da Boa Vista, di kota Rio de Janeiro, dan dipasang di Paço de São Cristóvão.
Istana ini berfungsi sebagai tempat tinggal bagi Keluarga Kerajaan Portugis antara 1808 dan 1821, menjadi tempat tinggal Keluarga Kekaisaran Brasil antara 1822 dan 1889, dan juga menjadi tuan rumah Majelis Konstituante Republik dari 1889 hingga 1891, sebelum ditugaskan untuk menggunakan museum pada 1892.
Pencabutan Kriminalisasi Homoseksualitas
Di benua Asia, India melakukan langkah bersejarah negara itu dengan mencabut kriminalisasi terhadap homoseksualitas. Keputusan tersebut mengakhiri peraturan berusia 160 tahun yang selama ini melarang hubungan yang bertentangan dengan aturan alam.
Pada Kamis (6/9/2018), MA India menganulir Pasal 377, sebuah aturan era kolonial yang sering digunakan sebagai alat kriminalisasi terhadap kaum LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender). Keputusan tersebut pun diharapkan mendorong pihak otoritas lain untuk melakukan hal yang sama.
Pasalnya, banyak bisnis multinasional di India dan negara lain melihat hubungan antara keterlibatan kaum profesional gay dan hasil bisnis yang lebih baik. Mereka telah mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri diskriminasi dalam benefit karyawan demi mempertahankan tenaga kerja yang kompetitif.
“[Pencabutan] ini akan memiliki dampak ekonomi yang besar-besaran,” ujar Keshav Suri, seorang pengusaha India yang bergabung dengan aktivis dan kelompok sosial lain menentang undang-undang kolonial berusia 158 tahun tersebut. Undang-undang itu mengkriminalisasi hubungan sesama jenis di negara dengan populasi terbesar kedua di dunia ini.
Suri, yang keluarganya memiliki jaringan hotel mewah, mengatakan keputusan MA pada pekan lalu tersebut memungkinkan perusahaan-perusahaan India dan multinasional untuk secara terbuka mencari konsumen-konsumen dari kaum LGBT di India, sekaligus memasarkan India secara internasional sebagai negara tujuan yang telah menjadi lebih ramah menyikapi homoseksualitas.
“Mengapa kita menghambat sektor pariwisata di negeri ini?” katanya di New Delhi, seperti dikutip dari Bloomberg, Rabu (12/9/2018).
Bisnis India dan perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di negara ini memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan dari keputusan tersebut, sekaligus memungkinkan bisnis dan pemerintah memasuki “Pink Economy”.
Sebagai informasi, istilah itu seringkali digunakan untuk menggambarkan, dari sudut pandang yang kritis, penyatuan gerakan LGBT dan keragaman seksual terhadap perekonomian.
Kota Mumbai juga akan mendapatkan manfaat dalam hal sumber daya manusia di tengah persaingannya dengan pusat-pusat keuangan lain di Asia, terutama setelah keputusan pengadilan di Hong Kong mengabulkan visa untuk pasangan ekspatriat berjenis kelamin sama.
