Kabar24.com, JAKARTA — Pemerintah mengakui pembangunan rumah penduduk pascagempa dan tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB) lambat, berbanding terbalik dengan pembangunan sarana umum.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini pemerintah sedang memproses pembangunan 445 unit sarana publik.
Dia merinci ada total 539 fasilitas publik diantaranya sekolah yang akan dibangun dengan dana APBN. Ada pula 664 unit fasilitas umum yang akan dibangun oleh pihak swasta.
"Kalau rumah ini yang agak lambat. [Kendalanya] orang. Tadinya kami ingin menggerakan orang lokal. Kami sudah didik 330 orang. Tapi semingu dua minggu kerja mereka resign. Sekarang saya sudah minta BUMN di sana, kan ada enam pabriknya, semua minggu ini harus nambah minimal tiga tim masing-masing. Jadi satu tim delapan orang. Jadi tiga tim 25 orang. Jadi untuk itu semua harus dari luar," ujarnya di Kantor Wakil Presiden RI, Rabu (12/12/2018).
Dia mengatakan target pemerintah adalah membangun sekitar 300 rumah per hari. Dari data BNPB ada sekitar 75.138 unit rumah yang rusak berat di tujuh wilayah berbeda di NTB. Adapun data menurut SK Bupati mencapai 74.092 unit. Untuk menyelesaikan pembangunan total rumah yang rusak berat itu, Basuki menargetkan 6-8 bulan.
Dari total rumah rusak berat tersebut, sebanyak 4.203 kepala keluarga ingin dibangunkan rumah instan sederhana sehat atau RISHA, 4.665 ingin dibuatkan rumah instan kayu atau RIKA, 4.362 berupa rumah instan konvensional alias RIKO dan 40 diantaranya rumah cetak Indonesia atau RCI.
"Iya [Risha makin diminati]. Tadinya diperdebatkan, tapi tadi Pak Gubernur bilang dengan gempa yang baru 5,7 skala richter mereka baru tau, oh berarti memang harus tahan gempa," ujarnya.
