Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Politikus Demokrat Sebut Donald Trump Bisa Dimakzulkan

Dugaan keterlibatan Trump dalam pemberian suap oleh mantan pengacaranya selama masa kampanye Pilpers 2016 bisa membuatnya menghadapi pemakzulan.
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com 10 Desember 2018  |  10:44 WIB
Politikus Demokrat Sebut Donald Trump Bisa Dimakzulkan
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. - REUTERS

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota DPR Partai Demokrat AS mengemukakan bahwa Presiden Donald Trump bisa dimakzulkan, jika laporan mantan pengacaranya soal pembayaran uang tutup mulut terbukti sebagai pelanggaran kampanye.

Pada Jumat (7/12/2018) lalu, berkas kejaksaan setempat mengenai intervensi Rusia dalam Pemilihan Presiden AS 2016 menunjukkan potensi keterlibatan Trump. Salah satunya adalah indikasi yang mengarah pada kemungkinan Presiden AS dari Partai  Republik itu memerintahkan pembayaran 6 transaksi pada 2 perempuan sebagai uang tutup mulut selama kampanye.

Sebagaimana diberitakan Reuters, mantan pengacara Trump, Michael Cohen tengah menghadapi ancaman penjara karena menyuap seorang pemeran film dewasa dan mantan model majalah Playboy yang diduga terlibat perselingkuhan dengan Trump. Dia juga didakwa melakukan pendomplengan pajak dan memberikan kesaksian palsu kepada Kongres AS perihal rencana bangunan Trump Organization di Moskow.

Jerrod Nadler, anggota DPR dari Partai Demokrat mengatakan k pada CNN, jika pembayaran tersebut terbukti merupakan bagian dari pelanggaran kampanye, Trump bisa saja dimakzulkan.

"Yah, pelanggaran tersebut akan menjadi suatu hal yang tak terpisahkan. Namun apakah mereka cukup kuat menjadi dasar pemakzulan adalah hal yang berbeda," kata Naddler seperti dilansir Reuters, Senin (10/12/2018).

Di bawah hukum AS, pembayaran berupa sejumlah uang kepada pihak yang berkontribusi memengaruhi pemilihan harus dilaporkan. Jumlahnya pun dibatasi senilai US$2.700 per orang.

Gedung Putih belum memberikan respons terkait perkembangan tersebut. Namun sekretaris pers Sarah Sanders mengatakan bahwa Cohen telah melakukan kebohongan berkali-kali dan penyidikan terbaru tersebut tidak berdampak signifikan.

Berkas penyidikan terbaru kejaksaan juga memperlihatkan informasi baru mengenai kontak orang-orang Trump dengan Rusia dalam kasus Michael Cohen dan Paul Manafort, mantan kepala kampanye Trump yang Agustus lalu dihukum atas penipuan pajak dan bank.

Penasihat Khusus Robert Mueller yang memimpin penyelidikan intervensi Rusia dalam Pilpres AS 2016 mengatakan Manafort telah berbohong pada penyidik soal interaksinya dengan intelijen Rusia.

"Saya pikir penyidikan ini memperlihatkan bahwa presiden berada di tengah pusaran skandal penipuan terhadap masyarakat Amerika," kata Nadler kepada CNN.

Mantan Direktur FBI Robert Mueller saat ini tengah menyelidiki intervensi Rusia dalam Pilpres AS 2016 dan apakah tim kampanye Trump berkolusi dengan Moskow untuk mempengaruhi pemilihan. Rusia telah membantah tuduhan tersebut, demikian pula Trump yang berkali-kali mengecam penyidikan tersebut. Dalam berbagai kesempatan, ia menyebut penyidikan Mueller dimotivasi hal politik.

Sementara itu, kalangan pengamat hukum memiliki perbedaan pendapat apakah pelanggaran seperti itu bisa menjadi dasar pemakzulan presiden. Termasuk dalam hal pelanggaran kampanye yang mengarah pada keterlibatan Trump.

Senator Partai Republik Rand Paul melalui siaran 'Meet the Press' di stasiun NBC memperingatkan bahwa tak seharusnya pelanggaran keuangan kampanye terlalu dikriminalisasi.

"Kesalahan pada keterbukaan laporan seharusnya mendapat hukuman denda, bukan penjara," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

amerika serikat Donald Trump

Sumber : Reuters

Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top