Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu mencatat ada dua hal yang berpotensi membuat kondisi politik menghangat menjelang dan selama Pemilu 2019.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengatakan kerawanan yang mungkin terjadi terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pemilihan di hari pemungutan suara.
“Saat ini, masih ada 6 provinsi yang belum bisa menetapkan DPT perbaikan meski sudah ada perpanjangan 60 hari sejak 16 September 2018,” ujarnya dalam diskusi "Antisipasi Naiknya Suhu Politik Pemilu Serentak 2019" di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (21/11/2018).
Afif menjelaskan dari hasil perbaikan DPT selama 60 hari, ada 3,4 juta tambahan pemilih. Jumlah ini dinilai tidak kecil.
Di sisi lain, saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Sampang, Madura, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melakukan pemungutan suara ulang karena DPT bermasalah. Hal tersebut menjadi pengalaman tersendiri bagi KPU dan Bawaslu.
Adapun terkait kendala pemungutan suara di hari pemilihan, lanjutnya, ada banyak hal yang bisa terjadi sehingga dapat berdampak sangat besar.
“Dengan 3,4 juta pemilih tambahan, harus berapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) lagi yang ditambah?” tutur Afif.
Selain itu, hal lain yang membuat dunia politik Tanah Air menghangat di luar tahapan Pemilu adalah saling lapor lawan politik menyangkut dugaan pelanggaran kampanye.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
