Yusril Ungkap 5 Tuntutan Rancangan Aliansi yang Diajukan ke Prabowo

Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra membeberkan rancangan atau draf aliansi yang diajukan kepada calon presiden Prabowo Subianto.
JIBI | 09 November 2018 10:48 WIB
Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra (kanan) menunjukan berkas tanda terima seusai mengajukan permohonan uji materi UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (5/9). - ANTARA/Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra  membeberkan rancangan atau draf aliansi yang diajukan kepada calon presiden Prabowo Subianto.

Yusril mengatakan rancangan itu disusun di rumah ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Abdul Rasyid Syafii.

Draf itu, kata Yusril, juga disusun setelah dia meminta Ketua Majelis Syuro PBB M.S. Kaban dan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Ferry Noer menemui pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Mekkah.

Setelah disusun, kata Yusril, draf itu diserahkan oleh juru bicara FPI Munarman kepada Prabowo pada 13 Oktober.

"Tapi sampai hari ini juga tidak ada respons dari beliau, jadi ya sudahlah mau apalagi," kata Yusril.

Draf itu selesai disusun pada 11 Oktober 2018. Di bagian akhir rancangan, enam ketua umum partai sedianya menandatangani draft tersebut, yakni Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman, Yusril, dan Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.

Berikut isi lima poin tuntutan dalam draf tersebut

1. Bahwa dalam sistem perhitungan suara pemilihan legislatif yang cenderung menguntungkan partai politik besar, maka aliansi memandang penting untuk membantu setiap partai politik mendapatkan suara minimal sebesar 4 persen sesuai dengan ambang batas parlemen (parlimantary threshold) sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 415 UU Pemilu.

2. Bahwa untuk menghindari terjadinya saling gesekan dan bahkan konflik di antara calon legislatif dari partai politik pendukung pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dalam memperebutkan suara di daerah pemilihan, maka aliansi memandang penting untuk perlunya dilakukan pemetaan potensi perolehan suara partai politik di setiap daerah pemilihan.

Dengan pemetaan ini, diharapkan dapat diketahui secara lebih mikro berapa jumlah wakil legislatif yang dapat diraih partai politik pendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dan dari partai apa saja, sehingga dapat dibangun langkah-langkah untuk memperluas ceruk suara pada daerah pemilihan yang potensi suaranya terbatas

3. Bahwa sangat disadari untuk meningkatkan suara dihadapkan pada kondisi pemilih yang sebagian belum terdidik terutama di pedesaan sehingga mudah dipengaruhi oleh politik uang.

Untuk itu ALIANSI memandang perlunya kerja sama antar partai dalam meningkatkan pendidikan politik bagi relawan di tingkat komunitas. Sehingga dapat membangun organisasi kader yang memiliki militansi dalam sikap, cerdas dalam berfikir dan argumentatif dalam berdebat. Keberadaan kader sangat penting sebagai baris depan (front line) dalam menyadarkan dan mempengaruhi pemilih ketika menentukan pilihannya

4. Bahwa mempertimbangkan jumlah TPS sebanyak 801.839 unit dan tersebar luas dengan kondisi geografis yang sebagian sulit serta terbatas akses transportasi, maka aliansi memandang penting dilakukan kerjasama dalam penggalangan relawan sebagai saksi di tingkat TPS secara nasional.

Hal ini juga bertujuan untuk mengantisipasi potensi kecurangan dalam pencoblosan ataupun praktek manipulasi serta politik uang di tingkat TPS.

5. Bahwa dalam mengurangi praktek kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum baik untuk presiden dan legislatif terutama dalam perhitungan suara oleh KPU mulai dari tingkat TPS hingga nasional, ALIANSI memandang penting dilakukannya pengembangan sistem data perhitungan suara (cyber) berbasis keamanan (security) di tingkat nasional sebagai bagian dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya kecurangan dalam bentuk pengambilan suara dari calon presiden dan legislatif yang didukung oleh 6 partai anggota aliansi.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku tak pernah mengetahui adanya rancangan kerja sama antara koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga dan PBB. Muzani mengklaim tak pernah mendengar ihwal draf kerja sama yang sebelumnya disebut-sebut Yusril.

"Saya enggak pernah baca, enggak pernah dengar ada draf itu dari Pak Yusril dan dari PBB," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Calon wakil presiden Sandiaga Uno juga tak menjawab jelas saat ditanya ihwal keberadaan draf yang disebar oleh Yusril Ihza Mahendra itu.

Dia hanya mengatakan telah menghormati keputusan Yusril menjadi pengacara Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. "Kami fokusnya di ekonomi.

 

Sumber : Tempo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top