Bisnis.com, JAKARTA – Pengusaha James Riady menegaskan akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam menuntaskan kasus dugaan suap perizinan pembangunan megaproyek apartemen yang dilakukan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) di Bekasi.
James juga mengapresiasi KPK dalam upayanya menangani kasus ini. “Kami mengapresiasi KPK dan proses yang sedang berjalan sejauh ini. Kami akan bekerja sama sebaik-baiknya dalam proses penyelidikan yang sedang berjalan,” kata James, dalam rilisnya, Selasa (30/10/2018).
Dia menambahkan, pihaknya sepenuhnya menaati dan menghormati proses penyelidikan yang tengah dilakukan oleh KPK. Dia berharap agar proses penyelidikan tersebut dapat berjalan lancar sehingga kasus ini dapat segera dituntaskan.
“Tentunya kami prihatin dengan kejadian ini, dan sebagai warga negara yang baik kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” tegas James.
Pemilik kelompok bisnis Lippo itu menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK selama kurang lebih 8 jam. James diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Billy Sindoro, Direktur Operasional Lippo Grup.
Seusai menjalani pemeriksaan, James Riady membantah dirinya terlibat dalam kasus suap proyek perizinan hunian Meikarta.
Sebelum pemeriksaan, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan bahwa ada dua hal yang didalami lembaga antikorupsi tersebut dari James Riady. Pertama, untuk menguatkan keterangan, tuduhan yang diberikan kepada para tersangka.
Kedua, pemeriksaan terkait dengan kemungkinan pengembangan penyidikan.
“Pak James itu, karena yang bersangkutan kebetulan adalah CEO dari Lippo yang membawahi Meikarta, sudah barang tentu penyidik ingin mengetahui, paling tidak kapasitas beliau, kewenangannya apa saja, dan batas-batas kewenangannya apa saja,” ujar Basaria.
Pembangunan proyek Meikarta yang tengah dikerjakan oleh PT MSU ini diklaim membawa multiplier effect yang besar bagi perekonomian Indonesia, antara lain penyerapan tenaga kerja, sumbangan pajak kepada negara, peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat setempat, dan kontribusi pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB).
Proyek ini tercatat menyerap sekitar 70.000-an tenaga kerja, mulai dari pekerja konstruksi, mandor, petugas kebersihan dan keamanan, arsitek, desainer interior, hingga petugas pengelola berbagai fasilitas yang tersedia.
Total nilai investasi proyek ini mencapai Rp278 triliun yang berasal dari banyak investor dan melibatkan 120 perusahaan sebagai mitra. Dengan nilai investasi sebesar itu, proyek yang dilaksanakan PT MSU disebut punya kontribusi signifikan terhadap PDB.
MSU juga mengklaim bahwa proyek di kawasan penyangga Bekasi ini sejalan dengan program pemerintah untuk menyediakan hunian bagi masyarakat. Saat ini terdapat defisit hunian sebesar 11 juta unit yang belum dapat dipenuhi sehingga banyak orang belum memiliki hunian.
